Dalam isu tarif layanan publik seperti transportasi, energi, dan air minum, YLKI meminta pemerintah lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan fiskal dan bisnis, tetapi juga harus menjamin keadilan bagi konsumen.
YLKI juga menilai kelembagaan perlindungan konsumen masih lemah. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinilai perlu diberi kewenangan eksekusi, sementara peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional harus diperkuat dalam penyusunan kebijakan.
Selain pendekatan regulasi, YLKI menekankan pentingnya gerakan sosial untuk membangun kesadaran konsumen. Edukasi hingga tingkat RT dan desa dinilai penting agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah dirugikan.
Pengawasan terhadap pelaku usaha juga diminta diperketat, terutama terhadap praktik iklan menyesatkan seperti klaim berlebihan produk kosmetik, investasi bodong, hingga promosi produk adiktif yang menyasar anak-anak.
Di sektor kesehatan, YLKI menegaskan akses layanan adalah hak dasar yang harus dijamin negara. Mereka mendesak percepatan reaktivasi peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan agar kelompok rentan tidak kehilangan akses pengobatan.
Di saat yang sama, negara juga diminta lebih tegas mengontrol produk berisiko tinggi, termasuk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak berlebih, melalui regulasi ketat dan pengawasan yang efektif.
Desakan YLKI ini menjadi pengingat bahwa di balik program populis, ada risiko besar jika perlindungan konsumen tidak jadi prioritas. Tanpa pengawasan dan regulasi yang kuat, niat baik bisa berubah jadi masalah baru.