JAKARTA, PostingNews.id — Pernyataan soal menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto memicu panas baru di panggung politik nasional. Wakil Ketua Partai Gerindra Habiburokhman langsung pasang badan dan menuding ada motif politik di balik wacana tersebut.
Habiburokhman menyoroti ucapan Saiful Mujani yang sebelumnya mengajak publik melakukan konsolidasi untuk menekan perubahan politik, bahkan hingga mendorong Prabowo mundur dari kursi presiden.
“Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 13 April 2026.
Pernyataan Mujani itu mencuat dalam sebuah forum diskusi di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa, 31 Maret 2026. Dalam forum itu, ia terang-terangan mempertanyakan kemungkinan publik bersatu untuk menjatuhkan kekuasaan.
“Bisa enggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo,” ujar Mujani.
BACA JUGA:Skandal Cabul Geger FH UI, 16 Mahasiswa Diduga Terlibat
Ucapan itu langsung dibaca sebagai sinyal keras, bahkan oleh kubu pemerintah dianggap berpotensi mengarah pada upaya politik di luar mekanisme konstitusional.
Habiburokhman pun tak menutup kemungkinan adanya ambisi kekuasaan di balik kritik tersebut. Ia menilai, jika ada keinginan merebut kekuasaan, maka konsekuensinya tidak ringan dan bisa membebani rakyat.
“Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak dia. Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional,” ujarnya.
Menurut dia, publik seharusnya memberi ruang bagi Prabowo untuk menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029. Evaluasi, kata dia, lebih tepat dilakukan melalui mekanisme pemilu, bukan tekanan politik jangka pendek.
BACA JUGA:Perang Timur Tengah Meledak, Harga BBM Tak Bergerak, Ditahan atau Disubsidi Diam-Diam?
Ia juga mengklaim selama hampir satu setengah tahun pemerintahan berjalan, tidak ada warga yang dihukum hanya karena mengkritik presiden.
“Hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorang pun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo,” kata dia.
Di sisi lain, Mujani punya pandangan berbeda. Ia menilai kepemimpinan Prabowo tidak menunjukkan karakter presidensial yang ideal dan dinilai kurang inklusif dalam merespons keragaman aspirasi.
“Prabowo tidak presidensial. Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah yang inklusif, menerima keragaman aspirasi, bersikap dan bertindak beyond partisan politics,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.