JAKARTA, PostingNews.id — Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang jadi andalan pemerintah justru tersandung masalah di lapangan. Badan Gizi Nasional menemukan ribuan dapur pelaksana tak memenuhi standar, dari fasilitas minim hingga kelengkapan administrasi yang belum beres.
Total ada 1.251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dijatuhi sanksi. Dari jumlah itu, 1.030 dapur ditangguhkan, 210 mendapat peringatan tahap pertama, dan 11 lainnya naik ke peringatan tahap kedua.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pelanggaran yang ditemukan bukan perkara sepele. Mulai dari infrastruktur tak layak, tidak adanya instalasi pengolahan limbah, hingga dapur yang belum mengantongi sertifikat higiene sanitasi.
“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran standar dalam bentuk apa pun. Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga kualitas harus menjadi prioritas utama,” ujar Dadan dalam keterangan resminya, 20 Maret 2026.
BACA JUGA:Benarkah Sering Pakai Topi Setiap Hari Bikin Kepala Cepat Botak? Jangan Terkecoh, Faktanya Begini..
Masalah paling banyak ditemukan di wilayah Jawa dengan 674 dapur kena sanksi. Sumatera menyusul dengan 446 dapur, sementara wilayah Indonesia bagian tengah dan timur tercatat 131 dapur.
BGN menegaskan sanksi ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari pembinaan yang wajib dipatuhi pengelola. Peringatan yang diberikan juga bukan basa-basi.
“SP-1 dan SP-2 adalah peringatan keras agar pengelola segera melakukan perbaikan. Jika tidak diindahkan, penghentian operasional akan menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” kata Dadan.
Tak hanya itu, 62 dapur bahkan langsung ditutup sementara karena menyajikan menu yang tak sesuai petunjuk teknis. Kondisi ini dinilai bisa mengganggu tujuan utama program, yakni memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan benar-benar layak, aman, dan sesuai standar gizi. Tidak boleh ada kompromi,” ujarnya.
BACA JUGA:MBG Tak Bisa Disentuh, Prabowo Tantang Kritik, Anggaran Jumbo Tetap Jalan di Tengah Ancaman Defisit
Pengawasan pun diperketat. BGN bakal rutin melakukan evaluasi dan inspeksi lapangan untuk memastikan dapur yang masih beroperasi benar-benar patuh aturan.
Sebelumnya, ratusan dapur di Sumatera juga sudah lebih dulu ditutup sejak 9 Maret 2026 karena belum mendaftarkan sertifikat laik higiene sanitasi. Penutupan dilakukan tanpa batas waktu sampai syarat tersebut dipenuhi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang memastikan dapur yang ditangguhkan tidak akan menerima insentif dari pemerintah.
“Tidak dapat,” kata Nanik di Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.