JAKARTA, PostingNews.id — Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diprakarsai Amerika Serikat dinilai dapat mempersulit posisi diplomasi Indonesia di tengah konflik Timur Tengah. Guru Besar Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Siti Mutiah Setyawati menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu peluang Indonesia menjadi mediator antara Iran di satu sisi dengan Amerika Serikat dan Israel di sisi lain.
Menurut Siti, keanggotaan Indonesia di forum tersebut membuat posisi Indonesia dipersepsikan berada lebih dekat dengan blok tertentu. Persepsi itu muncul karena Amerika Serikat dan Israel juga menjadi bagian dari forum yang sama.
Dalam situasi konflik yang melibatkan banyak kepentingan geopolitik, persepsi netralitas menjadi unsur penting agar sebuah negara dapat diterima sebagai penengah. Ketika sebuah negara dianggap memiliki kedekatan dengan salah satu pihak, peluang untuk dipercaya sebagai mediator akan semakin kecil.
“Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” kata Siti seperti dikutip dari laman UGM pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Siti menilai pemerintah perlu kembali menimbang langkah diplomasi Indonesia dalam situasi geopolitik global yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa kapasitas diplomasi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh posisi negara tersebut dalam struktur kekuatan internasional.
BACA JUGA:JK Dorong Prabowo Tunjukkan Simpati kepada Iran
Sebagai negara berkembang, Indonesia dinilai perlu realistis membaca ruang gerak diplomasi yang dimiliki ketika menghadapi konflik besar yang melibatkan kekuatan global.
“Dalam struktur kekuatan global, Indonesia masih berada pada kelompok negara berkembang sehingga perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam konflik besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” ujarnya.
Siti mengingatkan bahwa keterlibatan dalam dinamika politik global perlu dilakukan dengan perhitungan matang. Kesalahan membaca situasi bisa membuat peran diplomasi Indonesia justru tidak efektif.
Keselamatan WNI Dinilai Lebih Mendesak
Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Siti menilai perhatian pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Ribuan WNI diketahui bekerja dan tinggal di negara-negara Teluk yang berpotensi terdampak langsung oleh eskalasi militer.
“Hal yang paling mendesak sebenarnya menyelamatkan WNI di kawasan tersebut karena jumlah WNI di wilayah Teluk sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” kata dia.
Langkah perlindungan warga negara dinilai menjadi prioritas karena konflik yang melibatkan kekuatan besar sering kali berkembang cepat dan sulit diprediksi.
BACA JUGA:Luhut Prediksi Konflik Iran dan AS Tak Cepat Berakhir
Siti juga mengingatkan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat bukan persoalan baru yang muncul dalam waktu singkat. Hubungan kedua negara telah memburuk sejak Revolusi Iran pada 1979 dan hingga kini masih dibayangi ketidakpercayaan.