JAKARTA, PostingNews.id — Langkah Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator konflik Iran dan Israel-Amerika Serikat menuai dukungan sekaligus catatan keras. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, peran mediasi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Hidayat, posisi Prabowo sebagai calon juru damai lahir dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, bukan karena status Indonesia di Board of Peace.
“Posisi Prabowo menjadi mediator karena (memimpin) negara yang politiknya bebas aktif, bukan anggota Board of Peace,” kata Hidayat di kompleks DPR, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terselubung terhadap Dewan Perdamaian yang belakangan dipertanyakan efektivitasnya. Hidayat bahkan menilai badan tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan awal pembentukannya.
BACA JUGA:Itel City 200 Meluncur di Indonesia: Kupas Tuntas Spesifikasi dan Harganya Disini, Cuma 1 Jutaan?
Alih-alih meredakan ketegangan, ia menyebut eskalasi justru meningkat. “Jadi wajar bila kemudian efektivitas badan perdamaian ini dipertanyakan. Legitimasi moralnya pun dipertanyakan,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Bebas Aktif, Bukan Ikut-ikutan
Hidayat menyambut baik kesiapan Prabowo untuk terjun langsung menjadi mediator. Namun ia mengingatkan agar posisi Indonesia tetap berdiri di atas prinsip bebas aktif yang konsisten.
Menurut dia, jika benar ingin menjadi penengah, maka diplomasi tidak boleh setengah jalan. “Tapi juga ke Washington (Amerika Serikat),” ujarnya.
Ia menilai pendekatan ke Teheran saja tidak cukup. Indonesia, kata dia, juga harus berbicara langsung dengan Washington, apalagi Prabowo memiliki hubungan personal yang cukup baik dengan Presiden Donald Trump.
Hidayat mengingat pertemuan keduanya dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian beberapa waktu lalu. Saat itu, Prabowo disebut mendapat sambutan positif dari Trump.
“Ini kesempatan untuk mengingatkan Trump bahwa serangan ini harus dihentikan karena bertentangan dengan piagam PBB dan menjauhkan keinginan BoP,” katanya.
Dengan kata lain, mediasi bukan sekadar simbolik, tetapi harus menyasar sumber keputusan militer.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan kesiapan Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi fasilitator dialog. Pernyataan itu keluar hanya beberapa jam setelah Israel bersama Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke ibu kota Iran.