Hamas sebagai kelompok bersenjata yang menguasai Gaza langsung menolak gagasan pelucutan senjata dan kehadiran pasukan asing. Mereka menilai tuntutan tersebut sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima,” kata Khaled Meshaal dalam konferensi di Doha yang dilaporkan Al Arabiya pada Senin, 9 Februari 2026.
BACA JUGA:Data Konsumen Indonesia Bakal Ditransfer ke AS, Ini Isi Kesepakatan Tarif Resiprokal
Penolakan itu memperlihatkan bahwa misi stabilisasi tidak hanya berurusan dengan distribusi bantuan atau pengamanan wilayah, tetapi juga bersinggungan dengan persoalan politik dan legitimasi perlawanan.
Di tengah tarik ulur tersebut, posisi Indonesia sebagai wakil komandan operasi menjadi menarik. Jakarta tidak berada di kursi komando utama, tetapi memiliki peran teknis yang menentukan dalam pelaksanaan misi di lapangan.
Pemerintah melihat posisi ini sebagai peluang untuk memastikan keterlibatan militer Indonesia tetap berada dalam kerangka kemanusiaan. Di sisi lain, realitas politik di Gaza menunjukkan bahwa setiap langkah pasukan internasional akan berhadapan dengan dinamika lokal yang kompleks.
Penunjukan ini pada akhirnya bukan hanya soal jumlah pasukan atau reputasi, melainkan juga tentang bagaimana Indonesia menavigasi peran di antara kepentingan global, agenda rekonstruksi, dan aspirasi rakyat Palestina.