Menurut Fadlun, banyak PPPK masih belum memiliki kepastian mengenai hak karier, kesempatan pengembangan kompetensi, hingga jaminan hari tua dan pensiun. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan kebijakan yang dirasakan aparatur di lapangan.
“ASN PPPK yang sudah diangkat saja belum mendapat kepastian hak karir dan jaminan pensiun," cetus dia.
BACA JUGA:Donald Trump Blak-blakan Tak Mau Melawan Prabowo, Sebut Pemimpin Kuat dan Dihormati
"Di beberapa daerah bahkan terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh pejabat pembina kepegawaian tanpa perlindungan memadai,” sambung Fadlun.
Ia menilai situasi tersebut tidak hanya menimbulkan rasa ketidakadilan, tetapi juga mereduksi makna pengabdian aparatur negara. Menurut dia, pengabdian yang telah berlangsung lama seharusnya diiringi perlindungan dan kepastian dari negara.
“Loyalitas tidak semestinya dibalas dengan ketidakpastian. Aparatur yang sudah mengabdikan tenaga dan waktunya pantas mendapatkan kehadiran negara yang adil dan melindungi,” tegas Fadlun.