“Yang pertama adalah melakukan ground check, mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa kami datangi ke rumah masing-masing satu per satu ya,” kata Gus Ipul.
BACA JUGA:KPK Periksa Mantan Bos Pertamina Nicke Widyawati dalam Kasus Dugaan Suap Jual Beli Gas
Dari proses pengecekan itu, ditemukan banyak kasus penerima yang sebetulnya sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Ada yang sudah meningkat ekonominya, bahkan ada yang berstatus aparatur sipil negara.
Karena itu, Kemensos menggandeng sejumlah lembaga untuk mencocokkan data secara lebih akurat.
“Kami kerja sama dengan PPATK, apakah ada penerima manfaat yang main judi online. Kami juga teruskan dengan BKN data-datanya, apakah ada ASN yang masih terima. Jadi ini kita koreksi satu per satu,” tutur Gus Ipul.
Hasilnya, jutaan nama akhirnya dicoret dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Alhamdulillah jutaan ya sudah dialihkan karena memang faktanya ada hal-hal yang belum sesuai di lapangan, jujur saja,” sambungnya.
BACA JUGA:Cak Imin Dukung Prabowo Dua Periode, Sinyal Lirik Kursi Cawapres 2029
Target 300 Ribu Keluarga Lulus dari Bansos
Kemensos tidak berhenti pada evaluasi data saja. Tahun 2026, pemerintah menargetkan 300.000 keluarga penerima manfaat bisa benar-benar keluar dari skema bantuan sosial melalui program pemberdayaan.
“Doakan saja 300.000 itu jadi ukurannya tadi pemberdayaan, kalau dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari bansos, itu berarti sudah jauh lebih mandiri,” jelas Gus Ipul.
Program graduasi ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2025. Pada Desember lalu, dari 332 KPM Program Keluarga Harapan, sebanyak 133 keluarga dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pada tahun berikutnya.
Mereka yang lulus tidak dilepas begitu saja. Pemerintah memberi modal usaha sebesar USD 296,74 atau sekitar Rp5.000.000 untuk memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi kecil.
Selain bantuan uang, pendampingan juga tetap diberikan agar para mantan penerima bansos benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi angka kemiskinan secara bertahap. Bansos, menurut Gus Ipul, bukan tujuan akhir, melainkan jembatan agar masyarakat bisa lebih berdaya dan mandiri di masa depan.