Yang ia ingat, Prabowo juga menyinggung agenda reformasi kepolisian serta hasil pertemuan internasional dalam Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum di Davos, Swiss. Isu-isu global itu ditempatkan dalam konteks kepentingan nasional dan arah kebijakan ke depan.
Setelah Presiden menyampaikan pandangannya, satu per satu peserta pertemuan mempresentasikan materi sesuai dengan bidang masing-masing. Abraham memanfaatkan kesempatan itu untuk membahas pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum yang menurutnya perlu diperkuat.
Sorotan IPK dan Agenda Antikorupsi
Dalam paparannya, Abraham menyinggung kondisi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih berada di level rendah. Transparency International pada 2025 mencatat skor Indonesia untuk tahun 2024 berada di angka 37 dari skala 100.
Ia kemudian menawarkan peta jalan pemberantasan korupsi serta strategi agar skor tersebut bisa diperbaiki. Abraham mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, yang memuat sejumlah indikator penting dalam penilaian internasional.
Menurut dia, ada empat isu utama yang harus dibenahi. Pertama foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing. Kedua illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
“Ini yang harus diperbaiki. Sebab, ini berkaitan dengan pemulihan aset. Indonesia harus punya undang-undang perampasan aset karena ini akan menyangkut peningkatan harta kekayaan penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Isu ketiga menyangkut trading influence atau perdagangan pengaruh. Sementara poin keempat adalah commercial bribery atau suap di sektor swasta.
“Jadi empat hal yang saya sampaikan, bahwa empat hal ini menjadi isu internasional untuk agenda pemberantasan korupsi,” kata Abraham.
Dari sisi Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada evaluasi program pemerintah yang telah berjalan memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo.
“Beliau menjelaskan, program-program yang beliau jalankan dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini, semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Januari 2026.
Prasetyo menegaskan Presiden juga membuka ruang bagi masukan dari para tamu. Menurut dia, para undangan merupakan tokoh masyarakat yang diajak berdialog secara terbuka.
“Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga. Bapak Presiden terbuka untuk berdialog,” tuturnya.
Meski sebelumnya istilah oposisi sempat muncul dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Prasetyo memilih tidak menggunakan label tersebut.
“Enggak ada yang oposisi,” ucapnya.
Pertemuan panjang di Kertanegara itu akhirnya dibaca sebagai sinyal bahwa Presiden Prabowo tengah merangkul berbagai pandangan, sembari menguji gagasan-gagasan besar tentang kedaulatan, reformasi, dan arah Indonesia ke depan.