JAKARTA, PostingNews.id — Malam di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat akhir Januari itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Sejumlah tokoh nasional duduk satu meja dengan Presiden Prabowo Subianto, membicarakan arah bangsa, dari kedaulatan sumber daya alam hingga pemberantasan korupsi.
Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Said Didu menjadi salah satu yang membuka isi pertemuan tersebut ke publik. Melalui akun X miliknya @msaid_didu, Said menyebut diskusi berlangsung dari pukul 17.00 hingga 20.45 WIB. Dalam forum itu, Prabowo mempresentasikan sendiri kebijakan strategis yang ingin ditempuh pemerintah untuk mempercepat perbaikan bangsa, didampingi sekitar sepuluh stafnya.
Menurut Said, suasana pertemuan berjalan dinamis. Presiden tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan saksama berbagai pandangan yang disampaikan para tamu. Sejumlah isu strategis dan sensitif dibahas dengan tujuan yang sama, yakni mencari jalan keluar terbaik bagi masa depan negara.
“Kami ‘menyepakati’ bahwa agenda dan program pengembalian kedaulatan negara dan rakyat harus jadi prioritas, serta pemberantasan korupsi, pengembalian sumber daya alam, dan lain-lain,” tulis Said Didu pada 1 Februari 2026.
Pertemuan itu dihadiri sejumlah nama yang selama ini dikenal vokal di ruang publik. Selain Said Didu, hadir mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro, serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal purnawirawan Susno Duadji.
Dari unsur pemerintah, tampak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Komposisi ini membuat pertemuan tersebut menjadi ajang tukar pikiran antara pemerintah dan tokoh masyarakat dengan latar belakang beragam.
Said menyebut, selain membahas agenda besar pengembalian kedaulatan, diskusi juga menyentuh isu yang dinilai sensitif. Di antaranya adalah keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian serta rencana reformasi kepolisian.
Usai pertemuan, Said menyatakan sikapnya akan berada di garis depan untuk beroposisi terhadap pihak-pihak yang dinilai menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, hingga wilayah. Menurut dia, kedaulatan tersebut selama ini telah direbut oleh oligarki beserta jejaringnya.
Paparan Prabowo dan Sikap terhadap Oligarki
Gambaran lain soal jalannya pertemuan disampaikan oleh Abraham Samad. Ia menyebut diskusi berlangsung sekitar empat jam tiga puluh menit, sejak pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB. Pertemuan dibuka dengan paparan panjang dari Presiden.
“Lebih-kurang 40 menit Prabowo melakukan pemaparan,” kata Abraham saat dihubungi pada Ahad, 1 Februari 2026.
Dalam paparan awal itu, Prabowo menjelaskan berbagai program pemerintah yang telah berjalan, termasuk langkah-langkah menyelamatkan kekayaan sumber daya alam. Abraham menangkap kesan bahwa Presiden serius menghadapi kekuatan oligarki yang selama ini dinilai menguasai sektor-sektor strategis.
Menurut Abraham, Prabowo menyadari risiko yang mungkin muncul dari sikap tersebut, termasuk potensi serangan balik terhadap perekonomian nasional.
“Walau mereka pasti punya cara untuk menghadapi Prabowo. Misalnya, ingin menggoyang ekonomi Indonesia agar Indonesia jatuh dalam krisis,” ujar Abraham.
Selain isu sumber daya alam, Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski demikian, Abraham mengaku tidak mengingat secara spesifik pertimbangan yang disampaikan Presiden terkait keputusan tersebut.