Ia mengatakan sudah berkali-kali menyampaikan kondisi tersebut kepada Presiden. Namun tidak ada perubahan berarti.
BACA JUGA:Kasus Virus Nipah di India Melonjak, WHO Beri Alarm Waspada Internasional
“Makanya saya terus lapor pada Presiden. Satu tahun, dua tahun tidak ada reaksi, makanya tahun ketiga saya sudah putuskan,” ucapnya.
Ahok meyakini bahwa jika diberi kewenangan sebagai direktur utama, ia bisa melakukan perbaikan menyeluruh di tubuh Pertamina.
“Makanya di situ tadi saya sampaikan pada Pak Jaksa. Yang pertama, di situ saya sampaikan pada Pak Presiden, ‘kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan Dirut atau enggak sama sekali,’” kata Ahok.
Alasan Mundur dari Pertamina
Ahok juga menjelaskan alasan pengunduran dirinya dari Pertamina. Ia menyebut perbedaan pandangan dengan Presiden menjadi faktor utama.
Menurutnya, ia sebenarnya berniat mundur setelah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2024 rampung. Namun pengesahan RKAP baru dilakukan pada Januari sehingga ia menunggu hingga proses itu selesai.
BACA JUGA:Kapolri Blak-blakan di DPR, Ngaku Pernah Terima Chat Tawaran Jadi Menteri Kepolisian
Dalam RKAP tersebut, ia mengklaim telah menyiapkan skema pengadaan baru yang berpotensi menghemat biaya hingga 46 persen. Seluruh direksi disebut telah menyetujui rencana itu.
“Tapi di situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46 persen. Dan direksi semua sudah tanda tangan. Nah saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi,” ujarnya.
Ia juga mengakui kekecewaannya karena sejumlah usulan strategisnya tidak pernah dijalankan.
“Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, procurement tidak dilakukan, saya nyatakan, saya mundur,” kata Ahok.
Ia menegaskan bahwa keputusannya bukan karena mengejar jabatan atau gaji.
“Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan, saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda enggak sepakat dengan saya, walaupun Anda Presiden, saya berhenti. Itu saya lakukan Pak,” ujarnya.
BUMN Disebut Sarat Kepentingan Politik