Ia menekankan bahwa kasus seperti yang pernah dialami Aurelie Moeremans dalam memoarnya menunjukkan bahwa kejahatan seksual berbasis digital bisa terjadi pada siapa saja yang rentan, termasuk anak-anak di Indonesia.
DPR juga menekankan bahwa para pelaku child grooming harus mendapatkan sanksi yang tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam UU Perlindungan Anak dan aturan lain yang relevan agar efek jera dapat tercipta.
Upaya penegakan hukum ini juga perlu untuk mempersempit ruang gerak predator digital serta memastikan bahwa Indonesia tidak kalah menghadapi ancaman kejahatan eksploitasi anak di ranah digital.