JAKARTA, PostingNews.id — Bursa mulai mengibarkan lampu kuning. Menjelang tutup tahun, deretan nama emiten yang terancam keluar dari papan perdagangan kembali diumumkan. Kali ini, sorotan mengarah ke perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama ini dikenal besar, mapan, dan lekat dengan proyek negara.
Pada Rabu 30 Desember 2025, Bursa Efek Indonesia merilis daftar 70 perusahaan yang dinilai berpotensi didepak atau delisting dari perdagangan saham. Di antara puluhan nama itu, terselip empat BUMN yang selama ini menjadi wajah sektor farmasi, konstruksi, hingga properti.
Empat BUMN yang masuk radar tersebut adalah PT Indofarma Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT PP Properti Tbk. Keempatnya tercatat dalam pengumuman resmi bursa sebagai emiten yang kondisi usahanya dinilai bermasalah dan belum menunjukkan tanda pemulihan yang meyakinkan.
Dalam pengumuman bernomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025, bursa menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi keuangan maupun hukum. Tidak hanya itu, emiten yang bersangkutan juga dinilai belum mampu memperlihatkan upaya pemulihan yang memadai untuk keluar dari tekanan.
BACA JUGA:Dua Perusahaan Raksasa Siap Masuk Bursa, BEI Bocorkan Dua Emiten Mercusuar
BEI juga mengingatkan bahwa saham yang disuspensi paling singkat selama 24 bulan dapat menjadi dasar dilakukannya delisting. Jika masa suspensi berjalan enam bulan berturut-turut, bursa wajib mengumumkan status potensi delisting secara berkala setiap Juni dan Desember, sampai suspensi dicabut atau keputusan delisting benar-benar diambil.
Daftar per 30 Desember 2025 itu sendiri cukup gemuk. Sebanyak 70 perusahaan dari berbagai sektor masuk dalam pengawasan, mulai dari energi, infrastruktur, properti, hingga barang konsumsi. Beberapa nama besar di industri tekstil juga tercantum, termasuk perusahaan yang selama bertahun-tahun menjadi raksasa ekspor. Ini menandakan bahwa tekanan pasar tidak hanya menghantam satu sektor, melainkan merata.
Sorotan khusus kemudian tertuju pada empat BUMN yang masuk daftar tersebut. Masing-masing membawa cerita panjang dan problemnya sendiri.
Indofarma, misalnya, bukan pemain baru. BUMN farmasi ini berdiri sejak 1918 dan dikenal sebagai produsen obat generik, suplemen, hingga alat kesehatan. Produknya beredar di dalam dan luar negeri, ditopang aktivitas riset yang selama ini dianggap kuat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tekanan keuangan kian berat. Masalah likuiditas dan beban usaha yang membengkak membuat keberlangsungan bisnisnya berada di titik rawan.
BACA JUGA:PDIP Pasang Badan Tolak Pilkada Lewat DPRD, Pilkada Langsung Masih Harga Mati
Nasib serupa dialami Waskita Karya. BUMN konstruksi yang berdiri sejak 1961 ini lama dikenal sebagai kontraktor andalan proyek strategis nasional, dari jalan tol hingga bendungan. Di balik reputasi itu, beban utang yang menumpuk dan tekanan arus kas membuat pergerakan sahamnya tersendat. Suspensi berkepanjangan menjadi sinyal bahwa masalah keuangan belum benar-benar terurai.
Wijaya Karya juga menghadapi cerita yang tak jauh berbeda. BUMN karya ini mulai beroperasi di sektor konstruksi sejak dekade 1970-an dan melantai di bursa pada 2007. Namun sejak 2023, perolehan kontrak baru terus merosot. Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito sebelumnya mengungkapkan bahwa kontrak baru perseroan turun tajam dari Rp 33 triliun pada 2022 menjadi sekitar Rp 6 triliun hingga kuartal III 2025. Pelemahan pasar konstruksi dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ikut menekan laju bisnis perseroan.
Jika ditarik lebih panjang, penurunan itu terlihat konsisten. Pada 2022, WIKA mengantongi kontrak baru senilai Rp 33,3 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp 29,2 triliun pada 2023, lalu kembali menyusut ke Rp 20,6 triliun pada 2024. Hingga kuartal ketiga 2025, kontrak baru yang dibukukan hanya Rp 6,1 triliun. Dalam rentang tiga tahun, kontrak baru BUMN karya ini merosot lebih dari 80 persen.
Sementara itu, tekanan paling berat di sektor properti tercermin pada PP Properti. Anak usaha PT PP (Persero) Tbk ini mencatatkan kerugian Rp 1,09 triliun sepanjang 2024. Laporan keuangan menunjukkan pendapatan perusahaan ikut terjun bebas. Pada 2024, pendapatan hanya mencapai Rp 458 miliar, turun jauh dari 2023 yang masih sebesar Rp 983 miliar.
BACA JUGA:Gerindra Bela Pilkada via DPRD, Katanya Bukan Mundur Demokrasi, tapi Biar Tak Mahal dan Ribet