Bagi Rocky, tumpukan persoalan yang datang bersamaan di penghujung tahun ini tidak bisa dihadapi dengan simbolisme semata. Masalah ekonomi, bencana alam, reformasi Polri, hingga isu legitimasi politik membutuhkan sinyal kepemimpinan yang tegas dan autentik agar kepercayaan publik bisa dipulihkan.
“Ya, tentu saja tumpukan problem di akhir tahun ini soal kesulitan ekonomi, soal bencana, soal reformasi polri itu akan jadi beban baru kalau tidak diberi sinyal oleh Presiden buat dia bisa menyelesaikan soal-soal itu dan memungkinkan orang percaya balik pada Presiden Prabowo,” ujarnya.
Rocky juga menyinggung wacana Presiden Prabowo untuk berkantor di Aceh sebagai bentuk keseriusan. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan efektif jika tidak dibarengi penguasaan masalah secara menyeluruh dari pusat pemerintahan.
“Dan kepada beliau tentu kita ingin pesankan bukan berkantor yang penting, tetapi seseorang yang incharge itu bisa menguasai semua masalah sehingga kasak kusuk, kirim-mengirim berita buruk itu bisa dikendalikan,” kata Rocky.
BACA JUGA:Whoosh Terlalu Berat Ditanggung BUMN, Pemerintah Diminta Ambil Alih Pengelolaan
Ia menilai performa para menteri saat ini masih belum solid dalam menyampaikan dan merepresentasikan kehendak presiden. Situasi itu, menurutnya, justru memperkuat kebutuhan akan figur pelaksana yang benar-benar dipercaya publik.
Pada akhirnya, Rocky menekankan bahwa transparansi dan kebersihan sistem kenegaraan menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di mata dunia internasional dan investor.
“Semua itu yang dituntut atau ditunggu oleh masyarakat sipil juga ditunggu oleh investor asing supaya ada ada kepastian bahwa Indonesia itu mampu untuk memperlihatkan sebuah sistem kenegaraan yang bersih, teratur, dan tidak manipulatif,” pungkasnya.