JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak ingin program Makan Bergizi Gratis berhenti sebatas urusan bagi-bagi porsi makanan. Di tangan pemprov, program ini didorong menjadi mesin ekonomi yang bergerak dari desa, lewat petani dan peternak, lalu kembali ke meja makan para penerima manfaat.
Gagasan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam rapat koordinasi di Gedung Sate, Bandung, Rabu 17 Desember 2025. Dedi memandang MBG harus bekerja ganda. Bukan hanya menguatkan gizi, tapi juga menaikkan kualitas kesehatan warga, memperbaiki daya saing sumber daya manusia, dan memberi rasa adil bagi ekonomi rakyat kecil.
“Ada tiga hal yang menjadi titik pokok dalam kegiatan ini,” kata Dedi dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 20 Desember 2025.
Ia mengingatkan besarnya dana yang digelontorkan negara untuk program ini di Jawa Barat. Angkanya mencapai Rp 54 triliun. Uang sebesar itu, menurut Dedi, jangan sampai hanya berhenti di rantai distribusi besar. Ia berharap perbankan ikut turun tangan lewat skema pinjaman berbunga ringan agar petani dan peternak lokal bisa ikut ambil peran, bukan sekadar jadi penonton.
BACA JUGA:Banjir Sumatra Jadi Pembeda, Cara Prabowo Tangani Bencana Tak Lagi Seperti Zaman SBY
Dedi menuturkan MBG dirancang sebagai siklus ekonomi yang saling menguntungkan. Petani kecil di pedesaan diarahkan menjadi pemasok utama bahan baku, mulai dari beras, sayuran, hingga kebutuhan pokok lainnya. Sementara telur, daging, dan ikan diambil dari peternak lokal. Dengan skema ini, dapur MBG tidak perlu jauh-jauh mencari suplai, sementara petani dan peternak punya kepastian pasar.
“MBG menjadi pasar bagi petani sehingga harga lebih kompetitif dan menguntungkan petani serta penyedia,” ucapnya.
Ia juga mendorong sekolah ikut terlibat lebih jauh. Bukan hanya sebagai penerima program, tapi juga bagian dari rantai pasok. Sekolah bisa memelihara ayam, menanam sayuran, pisang, bahkan padi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dari situ, Dedi berharap perputaran uang program MBG benar-benar terasa di tingkat bawah dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi pemerintah pusat, penguatan program MBG disebut sudah memiliki payung hukum yang jelas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pelaksanaan MBG diperkuat lewat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
BACA JUGA:Penanganan Bencana Masih Payah, Seskab Teddy Ajak Warga Turun Tangan dan Jangan Saling Menyalahkan
“Keberhasilan program ini hanya bisa dicapai jika pusat dan daerah memahami perannya masing-masing,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, aturan tersebut mengharuskan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menggunakan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok. Pemerintah juga telah menyiapkan 13 regulasi turunan untuk mempercepat sertifikasi laik higiene dan sanitasi, pemenuhan tenaga ahli gizi, serta pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Dengan arah kebijakan ini, MBG tidak lagi sekadar program bantuan. Ia diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi lokal yang menautkan dapur, sekolah, petani, peternak, koperasi, hingga perbankan dalam satu tarikan napas kebijakan.