“Pegangan pengurus Golkar Sumut adalah SK periode kepengurusan; dua surat pengajuan jadwal Musda ke DPP dan Surat Edaran DPP tertanggal 16 Januari 2025. Kami menunggu jadwal Musda, tapi yang keluar malah penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut. Penunjukan Plt tak berdasar alasan apa pun,” ujar Hendri Adi.
Kecurigaan pun menguat. Hendri menduga ada skenario politik yang sengaja disiapkan untuk menghambat langkah Ijeck ke depan. Terutama peluang maju sebagai Ketua Golkar Sumatera Utara periode 2025–2030, yang bisa menjadi batu loncatan menuju Pilgub 2029.
“Faktanya Pilkada 2024, Ijeck yang seharusnya maju calon gubernur dari Partai Golkar, namun Bobby Nasution yang maju,” ujarnya.
“Ada benang merahnya itu ke 2029 nanti dengan penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut. Ada pembegalan terhadap Ijeck.”
BACA JUGA:Risma Buka Peta Bencana, Katanya Hampir Tak Ada Wilayah Indonesia yang Benar-Benar Aman
Sementara itu, Ijeck memilih menahan diri. Saat dimintai konfirmasi, ia mengatakan masih mencermati dinamika di DPP Golkar. Ia menegaskan bahwa surat edaran perpanjangan masa kepengurusan seharusnya menjadi acuan dalam membaca situasi ini. Ijeck juga mengaku belum mendengar dan tidak mengetahui rencana pengangkatan dirinya sebagai pengurus DPP seperti yang disampaikan Sarmuji.
Dengan keputusan ini, Golkar Sumatera Utara memasuki fase baru yang belum sepenuhnya tenang. Musda menjadi kunci, sementara tarik-menarik kepentingan di belakang layar mulai terasa makin nyata.