Semua fasilitas penerbangan di NKRI wajib berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau BUMN seperti Angkasa Pura.
Pengawasan Mutlak: Herman menilai jika ada bandara yang beroperasi tertutup dan tanpa sistem negara (Bea Cukai/Imigrasi), maka itu adalah pelanggaran.
Dukung Satgas: Ia mendukung penuh temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mengendus adanya ketidakberesan di sana.
"Kalau gubernurnya merasa ada sesuatu yang tertutup dan Satgas PKH menemukan bandara yang berdiri sendiri... itu harus ditertibkan," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
BACA JUGA:Jokowi Bilang Tak Pernah Meresmikan Bandara IMIP, Jadi Siapa yang Potong Pita?
PERHATIAN: Bandara IMIP kini berada di ujung tanduk. Dengan mencuatnya dugaan penyelundupan dan desakan politik yang kuat, pemerintah tidak punya pilihan selain turun tangan mengambil alih kontrol. Publik kini menanti: Apakah hukum akan ditegakkan, atau kalah oleh kekuatan modal?