POSTINGNEWS.ID --- Polemik keberadaan Bandara khusus di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kini memasuki babak baru yang jauh lebih genting. Bukan sekadar masalah administrasi perizinan, bandara milik swasta ini kini dituding menjadi gerbang "gelap" bagi aktivitas ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah.
Sorotan tajam datang dari pakar hukum pidana hingga parlemen di Senayan. Mereka satu suara: Negara tidak boleh kalah dengan korporasi. Isu kedaulatan dan keamanan nasional kini dipertaruhkan di landasan pacu Morowali.
Berikut adalah 3 poin krusial yang mendesak pemerintah untuk segera melakukan "operasi senyap" dan audit total terhadap bandara tersebut.
BACA JUGA:Jokowi Ngaku Tak Meresmikan Bandara IMIP, PDIP: Lah Terus 10 Tahun Siapa yang Jaga?
1. Dugaan Mengerikan: Jalur Tikus Nikel & Migran?
Pakar hukum pidana Universitas Airlangga, I Wayan Titib Sulaksana, melemparkan dugaan yang sangat serius. Ia menilai keberadaan bandara swasta tanpa pengawasan ketat negara berpotensi menjadi sarana kejahatan lintas negara.
Dua dugaan utama yang disorot adalah:
Pencurian Aset Negara: Pesawat kargo diduga digunakan untuk membawa hasil tambang (nikel) ke luar negeri secara ilegal tanpa tercatat.
Penyusupan Asing: Masuknya migran ilegal tanpa prosedur imigrasi yang sah.
"Patut diduga terkait dengan masuknya illegal migran ke Indonesia, pencurian aset negara hasil tambang nikel dengan pesawat kargo ke luar negeri," tegas Titib.
BACA JUGA:Selain Bermasalah, Penyelundupan Nikel Ilegal Diduga Terdapat di Kawasan IMIP
2. Tantangan Terbuka untuk Presiden Prabowo
Melihat potensi kerugian negara yang besar, I Wayan Titib menantang keberanian Kepala Negara. Ia meminta Presiden tidak menutup mata terhadap keberadaan "kerajaan kecil" yang memiliki bandara sendiri ini.
"Presiden Prabowo, sekarang ditantang untuk berani mengungkapkan secara jujur dan transparan tentang keberadaan bandara milik perusahaan swasta ini," ujarnya.
Transparansi dinilai mutlak diperlukan untuk menjawab spekulasi liar di masyarakat bahwa negara "tutup mata" demi investasi.
BACA JUGA:Dituduh Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Saya Lupa..
3. DPR: "Harus Ditertibkan, Tidak Boleh Ada Bandara Mandiri!"
Dukungan penertiban juga datang dari Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa secara regulasi, tidak ada bandara yang boleh beroperasi "semau gue".