JAKARTA, PostingNews.id — Drama internal PBNU tampaknya belum berminat turun panggung. Kali ini, panggungnya bergeser ke ranah digital. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Nur Hidayat, menyebut ada dugaan sabotase dalam proses penerbitan surat edaran yang berisi pemberhentian Gus Yahya dari kursi ketua umum. Bukan sabotase meja rapat, bukan pula rebutan kursi—melainkan rebutan akses stempel digital di sistem persuratan organisasi.
Cerita versi Nur bermula Selasa malam, 25 November 2025 pukul 21.22 WIB, saat akun Super Admin bernama Faisal diminta membubuhkan stempel digital. Namun bukannya sukses, akses stempel justru menghilang begitu saja seolah tombolnya ikut walk out dari forum.
“Meskipun berstatus Super Admin, hak untuk membubuhkan stempel telah dihapus dari akun Saudara Faisal,” kata Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Upaya pengecekan ulang dilakukan 32 menit kemudian. Sistem menyebut akun Sekjen PBNU dan akun pribadi Nur masih punya otoritas stempel, tapi saat dicoba, keduanya sama saja tidak berfungsi.
“Dengan kondisi itu, maka dapat disimpulkan terdapat aksi sabotase dari tim proyek manajemen office Digdaya (Digitalisasi Data dan Layanan Nahdlatul Ulama) PBNU terhadap dua akun tersebut,” ucap dia.
BACA JUGA:Saling Bantah Jenderal TNI VS Jenderal Polisi Terkait Status Bandara Ilegal di Morowali
Masalah tak berhenti di sana. Ketika dokumen hendak dipratinjau, layar yang harusnya menunjukkan surat resmi malah berubah menjadi deretan kode seperti Matrix versi kiai-kiai berkacamata. Nur menyebut tampilan itu tidak terbaca, sistem diam seribu bahasa, dan baru pulih setelah dilakukan pendekatan extraordinary pada Rabu pagi pukul 08.56 WIB. Versi pulihan inilah yang kemudian keluar ke publik.
Drama teknis ternyata punya prekuel. Nur menyebut dugaan pembatasan stempel sudah terjadi sejak 21 Oktober, termasuk permintaan penghapusan akun resmi Rais Aam PBNU.
Menurut catatan internal yang ia beberkan, puncaknya terjadi pada Rabu malam ketika dua akun staf Syuriyah tiba-tiba dinonaktifkan. Nur menyimpulkan efeknya cukup ekstrem untuk sebuah organisasi sebesar PBNU.
“Dengan demikian, secara substantif, Pengurus Besar Syuriyah telah dilumpuhkan secara digital oleh oknum-oknum Pengurus Besar Tanfidziyah PBNU,” ujarnya.
BACA JUGA:16.505 Laporan Masuk ke Lapor Mas Wapres, Publik Masih Menunggu Bukti Tindak Lanjut Gibran
Sehari sebelum paparan digital ini keluar ke publik, Gus Yahya sudah menyampaikan keberatan yang kurang lebih seirama. Ia menyebut surat edaran yang mencantumkan pemberhentiannya berstatus draf, tidak memenuhi administrasi, dan dianggap tidak sah oleh sistem internal persuratan.
“Surat itu tidak sah,” kata Yahya pada Rabu.
Pada titik ini, konflik PBNU bukan hanya soal khittah, soal tambang, atau soal muktamar—tapi juga soal siapa yang menguasai tombol stempel. Dalam ormas sebesar ini, ternyata drama pun sudah mulai berformat digital.