POSTINGNEWS.ID — Ketegangan internal PBNU mencuat setelah beredarnya risalah Rapat Harian Syuriah yang memuat desakan agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatannya.
Dokumen itu ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan dihadiri 37 dari 53 pengurus harian Syuriah.
Dalam dokumen itu tercantum keputusan tegas. "KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri… dalam waktu 3 (tiga) hari," demikian bunyi poin utama risalah tersebut. Jika tidak, Syuriah menyatakan siap memberhentikan Gus Yahya dari posisi Ketum PBNU.
Desakan itu dilandasi temuan terkait kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang mengundang narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional.
Kegiatan itu dinilai mencoreng nama organisasi dan bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
BACA JUGA:Bobby Nasution Akui Ribuan ASN di Sumut Terjerat Judol
Risalah tersebut menyebut kegiatan itu melanggar ketentuan internal organisasi yang mengatur pemberhentian tidak hormat bagi fungsionaris yang mencemarkan nama perkumpulan.
Poin itu menjadi salah satu dasar terkuat dalam desakan agar Gus Yahya mundur.
Selain itu, risalah juga menyoroti dugaan masalah tata kelola keuangan di tubuh PBNU.
Pengurus Syuriah menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum syara', aturan negara, hingga ketentuan anggaran rumah tangga yang dianggap berpotensi membahayakan keberlangsungan badan hukum NU.
BACA JUGA:PSI Bela Jokowi, Ahmad Ali: Apa Salahnya Dia Menjaga Karier Putra-putranya?
Informasi tersebut memicu diskusi luas di internal maupun publik. Banyak kader mempertanyakan arah kebijakan dan stabilitas organisasi di tengah dinamika besar yang kini menghantam pucuk pimpinan PBNU. Situasi ini menempatkan Syuriah pada posisi penentu.
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kemudian mengeluarkan imbauan agar seluruh warga NU tetap tenang. “Ini dinamika organisasi… tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Ia meminta seluruh pengurus untuk menjaga ukhuwah dan tidak membuat pernyataan yang memperkeruh keadaan.
Menurutnya, proses organisasi harus dijalankan melalui jalur resmi dan mengikuti arahan Syuriah sebagai pemegang otoritas tertinggi.