JAKARTA, PostingNews.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan pendekatannya yang lebih suka kerja lapangan ketimbang rapat panjang yang tak menghasilkan apa-apa.
Pesannya ini ia sampaikan dalam forum resmi Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai serta penataan marka jalan nasional dan gerbang tol Jawa Barat yang digelar di Kantor Bupati Karawang, Kamis, pekan lalu. Bagi Dedi, urusan banjir tidak akan selesai jika hanya dibicarakan terus-menerus tanpa turun langsung ke lapangan.
Ia menegaskan komitmennya melakukan penataan kawasan di seluruh wilayah, mulai dari normalisasi DAS, perbaikan jaringan jalan, sampai membenahi gerbang-gerbang tol agar lebih tertata. Dukungan masyarakat, menurutnya, sudah sangat kuat.
“Ini momentum yang sangat baik dan strategis. Kebijakan pemerintah dalam menormalisasi sungai serta membenahi jaringan jalan, baik tol, nasional, provinsi, maupun kabupaten, mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat,” jelasnya dalam keterangan tertulis Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dikutip Selasa, 18 November 2025.
BACA JUGA:DPR Ketok KUHAP Baru Secepat Kereta Cepat, Bakal Berlaku 2 Januari 2026
Dedi kemudian mencontohkan pekerjaan yang segera berjalan di Karawang. Penataan DAS Karangligar disebutnya sudah memasuki tahap akhir persiapan. “Hari ini akses jalan dari Resinda sudah bisa dilalui. Mesin akan segera dipasang, pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten sudah selesai. Jadi tinggal mulai,” ungkapnya. Proyek ini termasuk upaya menekan banjir tahunan yang kerap melanda daerah Karangligar di Kecamatan Telukjambe Barat.
Ia kembali menegaskan bahwa rapat bukan solusi jika tidak dibarengi kerja konkret. “Banjir bukan diselesaikan dengan rapat, tapi dengan pekerjaan,” tegasnya. Karena itu, Pemprov Jabar memastikan dukungan untuk pemerintah kabupaten dan kota tidak sebatas kucuran anggaran, melainkan turun langsung mengambil alih pekerjaan yang mendesak.
Salah satunya adalah Gerbang Tol Karawang Barat yang awalnya akan dibangun Pemkab Karawang, namun kini ditangani langsung oleh Pemprov Jabar sebagai bagian dari penataan menyeluruh kawasan strategis tersebut.