Christina menegaskan bahwa data kebutuhan pasar kerja luar negeri akan langsung diterjemahkan ke sekolah-sekolah vokasi. Dengan begitu, kesenjangan kompetensi yang selama ini menjadi hambatan dapat ditekan secara signifikan.
BACA JUGA:Setelah MK Tutup Jalan, DPR Minta Prabowo Turun Tangan Jemput Polisi Aktif di Jabatan Sipil
Di sisi lain, pemerintah juga meninjau kembali kelembagaan dalam Perpres yang mengatur vokasi. Hal ini dilakukan karena nomenklatur kementerian mengalami perubahan. P2MI, misalnya, sebelumnya tidak tercantum sebagai anggota tim pengarah, kini dimasukkan agar koordinasi lebih komprehensif.
Pratikno menegaskan bahwa prinsip besar pemerintah adalah kerja bersama dan inklusif. Platform digital berbasis AI akan menjadi alat utama untuk menyatukan data dan mempercepat proses pencocokan kerja.
BACA JUGA:Putri Pakubuwono XIII Tolak Penobatan Pangeran Mangkubumi
“Kita kerja keroyokan bersama-sama,” ujarnya.
Dengan integrasi sistem vokasi dan target penempatan PMI yang agresif, pemerintah berharap bonus demografi Indonesia dapat sepenuhnya dimanfaatkan.
Christina menutup dengan penegasan: “Total 500 ribu itu adalah target minimal yang diminta oleh Pak Presiden.”