Reformasi pertanahan dilakukan untuk mengembalikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat.
BACA JUGA:Pasca Ledakan SMAN 72 Pemerintah Bakal Batasi Game Online
Nusron juga menyebut keterlibatan sejumlah korporasi besar dalam konflik tanah di masa lalu tidak jarang disebabkan oleh lemahnya tata kelola dokumen dan tumpang tindih perizinan.
Karenanya, audit menyeluruh kini tengah dilakukan oleh kementeriannya.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Jusuf Kalla disebut kecewa atas lambannya penyelesaian konflik lahan tersebut.
Pemerintah berjanji menuntaskan perkara ini dengan prinsip keadilan dan transparansi tanpa intervensi pihak manapun.*