Pada akhirnya, Arif menilai sebagian besar anggota DPR melihat dana reses sebagai jatah politik yang fleksibel untuk membiayai kegiatan konstituen di dapil masing-masing. Publikasi data justru akan memperlihatkan pola itu secara gamblang. “Maka lebih aman ditutup,” ujarnya.
Ia menyimpulkan bahwa kombinasi antara lemahnya pengawasan, minimnya aturan, serta kepentingan politik menjadikan DPR cenderung menutup rapat transparansi anggaran reses. Bagi publik, hal ini memperlihatkan betapa reformasi transparansi di Senayan masih jalan di tempat.