JAKARTA, PostingNews.id — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2025 dinilai belum benar-benar membawa napas lega bagi rakyat kecil. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, menyoroti angka itu memang terlihat stabil di atas kertas, tetapi belum menetes sampai ke sektor riil dan kesejahteraan masyarakat bawah.
“Kami memberikan apresiasi atas kerja pemerintah dalam menjaga pertumbuhan di kisaran 5 persen. Namun, kita harus jujur bahwa angka pertumbuhan ini belum cukup terasa di dapur rakyat kecil. Daya beli belum pulih sepenuhnya, dan lapangan kerja baru yang tercipta belum cukup signifikan untuk menekan pengangguran secara berkelanjutan,” ujar Amin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 7 November 2025.
Menurut Amin, data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan terciptanya 1,9 juta lapangan kerja baru dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen belum menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Sebagian besar pekerjaan baru yang muncul, kata dia, masih bersifat informal dengan pendapatan yang relatif rendah.
Ia juga menyoroti struktur investasi nasional yang masih didominasi oleh sektor padat modal, bukan padat karya. Akibatnya, efek pengganda terhadap serapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat menjadi sangat terbatas.
BACA JUGA:Revisi UU Statistik: BPS Siap Jadi Bos Data Nasional, Milik Kementerian Bakal Diakuisisi
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menilai pemerintah perlu memperkuat arah kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di level makro, tetapi benar-benar menetes ke masyarakat bawah. Ia pun mengajukan tiga rekomendasi strategis untuk memperbaiki transmisi pertumbuhan ekonomi ke sektor riil.
Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa stimulus fiskal dan belanja publik disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama untuk proyek yang melibatkan tenaga kerja lokal dan pelaku ekonomi mikro. Amin percaya langkah ini dapat memperluas lapangan kerja dan memperkuat koneksi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, ia mendorong penguatan daya beli masyarakat lewat kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kelompok rentan. Program bantuan sosial, subsidi energi, dan dukungan untuk rumah tangga miskin perlu dievaluasi agar benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
Dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, Amin menekankan pentingnya menjaga inflasi bahan pangan serta stabilitas harga untuk memastikan momentum ekonomi tetap terjaga hingga akhir tahun.
BACA JUGA:Tak Takut Jokowi, Prabowo Sebut Mereka Hopeng, Tahu Artinya?
Ketiga, Amin menilai pemerintah perlu mendorong investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif lebih besar kepada sektor manufaktur kecil dan menengah, pariwisata rakyat, ekonomi kreatif, serta industri hijau. Dengan demikian, investasi tidak hanya mendatangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat basis produksi nasional dan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Tugas kita memastikan pertumbuhan itu bisa dirasakan rakyat kecil—di meja makan, di pasar, di ladang, dan di tempat kerja. Hanya dengan begitu ekonomi nasional benar-benar tumbuh secara adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.