Pada 5 November 2025, KPK resmi menetapkan Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, M. Arief Setiawan (MAS), dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam (DAN), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
KPK menilai, praktik pemerasan yang dilakukan Abdul Wahid dan kroninya telah mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Modus jatah preman yang dipraktikkan sejak awal masa jabatan menunjukkan korupsi bukan sekadar penyimpangan sesaat, tetapi sistematis dan terencana.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pejabat daerah di seluruh Indonesia agar tidak menjadikan jabatan publik sebagai alat pemerasan.
KPK menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan, baik di pusat maupun daerah.*