“Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.
Amnesty International melihat rencana pemberian gelar ini tidak hanya sekadar persoalan sejarah, melainkan juga menyangkut penghormatan atas perjuangan reformasi dan suara para korban.
“Pemberian gelar itu merupakan penghinaan terhadap para korban pelanggaran HAM, pengkhianatan terhadap semangat reformasi, dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi bangsa ini,” tegas Usman Hamid.
Debat mengenai Soeharto tampaknya belum akan usai. Di satu sisi ada narasi stabilitas dan pembangunan. Di sisi lain ada jejak luka, pembatasan kebebasan, dan kekerasan politik yang tidak pernah benar-benar mendapatkan penyelesaian keadilan. Yang jelas, gelar pahlawan bukan sekadar soal pernah berjasa, tetapi soal apakah seseorang mewariskan keberanian yang memuliakan hidup orang banyak, bukan yang meninggalkan trauma panjang.