“Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sejak 20–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2025.
Menurut Jokowi, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja bisa mencapai Rp65 triliun per tahun, sementara untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung angkanya bisa menembus Rp100 triliun. Karena itu, ia menilai pembangunan sistem transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, hingga kereta cepat merupakan investasi sosial yang harus dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat, bukan dari hitungan laba.
“Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik. Bukan mencari laba, tapi keuntungan sosial, social return on investment,” tegasnya.
Jokowi juga menuturkan bahwa keuntungan sosial itu mencakup efisiensi waktu tempuh, pengurangan polusi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Ia berpendapat bahwa subsidi transportasi umum adalah bentuk investasi negara bagi kesejahteraan publik.
BACA JUGA:Fraksi Gerindra Pulangkan Rahayu Saraswati ke DPR
Namun bagi Herman, idealisme semacam itu tidak cukup untuk menutupi realita neraca keuangan yang merah. Ia mengingatkan, pada akhirnya angka di laporan keuangan tidak bisa ditutupi oleh semangat nasionalisme semata. Negara, menurutnya, harus berhenti menggantungkan harapan pada retorika dan mulai menjawab pertanyaan paling dasar: siapa yang sebenarnya akan menanggung kerugian Whoosh?