POSTINGNEWS.ID – Raja Yordania Abdullah II menegaskan bahwa negaranya dan sehat ian besar negara Arab menolak permintaan untuk menegakkan perdamaian di Gaza.
Berdasarkan rencana gencatan senjata yang digagas oleh mantan Presiden AS, Donald Trump.
Dalam wawancara eksklusif dengan BBC Panorama, Raja Abdullah mengatakan rencana perdamaian 20 butir tersebut meminta negara-negara Arab dan mitra internasional mengerahkan pasukan stabilisasi di Gaza untuk melatih polisi Palestina.
Namun, Raja Abdullah menilai mandat pasukan tersebut tidak jelas.
BACA JUGA:Gibran Mancing Lele di Hari Sumpah Pemuda, Gus Umar: Wapres Terbaik Versi Ade Armando
“Apa mandat pasukan keamanan di dalam Gaza? Kami berharap menjaga perdamaian, karena jika penegakan perdamaian, tidak ada yang mau menyentuhnya,” katanya
BACA JUGA:Prabowo Siap Sulap 400 Ribu Rumah Reyot Jadi Layak Huni Tahun Depan
Ia menjelaskan, Yordania dan Mesir hanya bersedia melatih pasukan keamanan Palestina, bukan mengerahkan pasukan bersenjata.
“Menjaga perdamaian berarti kami mendukung kepolisian lokal. Tapi kalau berpatroli dengan senjata di Gaza, tidak ada negara yang mau terlibat,” jelasnya.
Pernyataan Raja Abdullah mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlibatan militer asing bisa menyeret konflik berkepanjangan antara Hamas dan Israel, atau bahkan antarfraksi Palestina sendiri.
Raja Abdullah juga menegaskan Yordania tidak akan mengirim pasukan karena faktor politik dan hubungan historisnya dengan Palestina.
BACA JUGA:PDIP Keberatan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Ribka: Jutaan Nyawa Dibunuh, Masa Layak Dihormati?
Lebih dari separuh penduduk Yordania adalah keturunan Palestina, dan selama puluhan tahun negara itu telah menampung jutaan pengungsi.
Dalam wawancara tersebut, Raja Abdullah juga mengungkapkan keprihatinannya setelah ikut dalam misi kemanusiaan pengiriman bantuan ke Gaza.
“Kehancuran di Gaza sungguh mengejutkan saya. Saya telah menyaksikannya sendiri, dan bagaimana kita membiarkan hal ini terjadi sungguh membingungkan,” katanya.