JAKARTA, PostingNews.id – Partai Ummat mulai kehilangan sabar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dianggap belum juga menunaikan janjinya menata institusi Kepolisian Republik Indonesia meski pemerintahannya sudah genap setahun berjalan. Partai yang digawangi Amien Rais itu menagih komitmen reformasi Polri yang dulu dijanjikan akan diwujudkan lewat pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian.
“Kami mendesak fungsi Polri segera dikembalikan ke khittahnya sebagai alat negara yang konstitusional dan memangkas kekuatan-kekuatan politik yang destruktif di institusi itu lewat reformasi,” kata Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Ridho menilai, Polri hari ini seperti kehilangan arah. Alih-alih menjadi penjaga ketertiban dan pelindung masyarakat, institusi berseragam coklat itu justru terlihat terlalu akrab dengan kepentingan politik. Ia pun mengingatkan agar Polri kembali ke jalur konstitusi sesuai amanat Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945, yakni menjaga keamanan dan ketertiban serta mengayomi rakyat.
“Polri bukan ‘Partai Coklat’ yang menjadi andalan kekuatan politik tertentu atau oligarki. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap diri institusi itu sendiri dan bertentangan dengan tugas konstitusionalnya,” ucapnya.
BACA JUGA:BGN Klaim 36 Juta Anak Sudah Dapat Makan Gratis, Tapi Masih Ada yang Kekenyangan Masalah
Desakan untuk menata ulang Polri makin keras terdengar sejak gelombang unjuk rasa pada Agustus lalu, ketika publik menilai aparat sudah kebablasan dalam menangani demonstrasi. Janji pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian oleh Prabowo sejauh ini belum terlihat wujudnya, membuat sebagian kalangan menganggap janji itu sekadar jargon politik.
Namun, kritik Partai Ummat tak berhenti di situ. Ridho juga menyoroti tata kelola sumber daya alam (SDA) yang menurutnya masih dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Ia menuding para oligarki telah mengeruk kekayaan bumi Indonesia tanpa memedulikan kerusakan ekologis dan penderitaan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
“Yang ditinggalkan untuk bangsa Indonesia hanyalah kehancuran ekologis yang tak terperikan dan kemiskinan massal di wilayah seluruh pertambangan,” ujar Ridho.
Ia memperingatkan pemerintah agar lebih waspada terhadap potensi dominasi asing yang mengincar kekayaan alam Indonesia. Nilai sumber daya alam nasional, kata dia, mencapai sekitar USD 115 miliar atau Rp1.800 triliun per tahun. Namun, yang benar-benar masuk ke kas negara hanya sekitar Rp500–600 triliun.
BACA JUGA:Celios: 63 Persen Warga Bilang Pemerintahan Prabowo–Gibran Kelewat Militeristik
“Kami mengusulkan SDA dikelola sepenuhnya oleh negara serta mendorong prinsip-prinsip seperti transparansi dan efisiensi pengelolaan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah,” ucapnya.
Ridho bahkan mengingatkan bahwa cadangan SDA Indonesia tidak lagi banyak. Batu bara, kata dia, tinggal 39 tahun lagi; minyak bumi hanya 11 tahun; sementara gas alam bahkan tersisa sekitar 8 tahun. Jika tata kelola tetap dibiarkan semrawut, bangsa ini akan kehabisan harta alam tanpa sempat menikmatinya.
Dalam hitungannya, jika seluruh laba bersih dari sektor SDA dikelola negara sepenuhnya, potensi tambahan untuk APBN bisa mencapai Rp1.800 triliun per tahun—naik tiga kali lipat dari realisasi sekarang.
“Jika SDA dikelola oleh negara sepenuhnya, potensi APBN bisa naik tiga kali lipat,” katanya.
BACA JUGA:Prabowo Mau Duit Rampasan Korupsi CPO Disulap Jadi Beasiswa LPDP