JAKARTA, PostingNews.id – Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti gaya kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai makin bercorak militeristik.
Dalam survei yang dilakukan terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 63 persen publik menilai tata kelola pemerintahan Prabowo–Gibran cenderung menggunakan pendekatan militeristik. Hanya 24 persen yang menolak anggapan itu, sementara 13 persen lainnya memilih tidak tahu.
“Pertanyaan survei ini berbunyi ‘Apakah menurut Anda Prabowo–Gibran menerapkan pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan?’,” tulis Celios dalam laporan hasil risetnya yang dirilis pada 20 Oktober 2025.
Survei tersebut merupakan bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, yang memotret persepsi publik terhadap arah kebijakan ekonomi, politik, dan tata kelola negara. Hasilnya menegaskan bahwa publik melihat pemerintahan berjalan dengan pola sentralisasi kekuasaan khas militer, yang dianggap mempersempit ruang partisipasi sipil dalam pembuatan kebijakan publik.
BACA JUGA:Kas Jabar Rp2,5 Triliun, Dedi Mulyadi Siap Guyur Buat Warga
Selain meneliti persepsi terhadap karakter kepemimpinan, Celios juga menilai kinerja para menteri dan kepala badan di bidang sosial dan politik. Penilaian berbasis expert judgment itu memperlihatkan deretan nilai negatif yang cukup menohok bagi sejumlah menteri.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin misalnya, hanya mengantongi skor -14 atau masuk tiga terbawah. Di bawahnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mencatat -15, sementara posisi paling bontot ditempati Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan skor -39.
Celios menilai rendahnya skor ini menggambarkan ketidakpuasan publik terhadap cara para menteri menangani isu strategis seperti komunikasi publik, pertahanan, dan kebudayaan. Catatan khusus diberikan pada Kementerian Pertahanan yang dianggap belum berhasil membangun citra profesional, justru mempertebal kesan militeristik di tengah masyarakat.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra ikut menyoroti fenomena ini. Ia menilai satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran memperlihatkan gejala kuat rekonsolidasi militerisme dalam tubuh pemerintahan.
BACA JUGA:BGN Klaim 36 Juta Anak Sudah Dapat Makan Gratis, Tapi Masih Ada yang Kekenyangan Masalah
“Pemerintah bersama DPR justru mengambil langkah-langkah yang mendorong dominasi peran militer di ranah sipil, baik secara legal-normatif maupun faktual-implementatif,” kata Ardi di Jakarta Selatan, 17 Oktober 2025.
Menurut Ardi, kebijakan pertahanan dan keamanan selama setahun terakhir justru menandai kemunduran agenda reformasi TNI yang sudah dibangun sejak era reformasi. “Pemerintah bukan hanya gagal melanjutkan reformasi TNI, tetapi juga memperkuat militerisme dan mengembalikan peran militer dalam berbagai aspek kehidupan bernegara,” ujarnya.
Dalam situasi seperti ini, publik tampaknya mulai melihat pola lama dengan kemasan baru, yakni gaya komando yang menuntut disiplin tinggi, tapi justru berisiko menutup ruang kritik dan partisipasi warga sipil. Pemerintahan Prabowo–Gibran boleh saja disebut tegas dan cepat, tapi bagi sebagian orang, gaya tegas itu mulai terasa seperti barisan berbaris di lapangan apel.