POSTINGNEWS.ID --- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah pusat bersedia menambah Dana Transfer ke Daerah (TKD) bila pengelolaan keuangan di tingkat daerah semakin baik.
Ia menilai banyak daerah yang mengeluh soal minimnya dana transfer, namun belum semua menunjukkan tata kelola yang transparan dan efisien.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, pada hari Senin, 20 Oktober 2025, Purbaya menyampaikan pandangan terbuka soal hal ini.
"Saya ingat kan beberapa waktu lalu, ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan, sebenernya kalau saya sih mau saja naikin, tapi pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan," ungkap Purbaya.
BACA JUGA:Tips Sehat: Kulit Kamu Mengelupas Gara-Gara Cuaca Panas? Coba Lakukan Ini Sebelum Tidur!
Ia menegaskan, masalah utama bukan pada jumlah anggaran, melainkan pada integritas dalam pengelolaan.
Karena itu, kepala daerah diminta memperbaiki sistem tata kelola dan mempercepat penyerapan belanja daerah.
Jika dalam dua triwulan ke depan, yakni triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026, hasilnya membaik, maka Kemenkeu akan mempertimbangkan peningkatan TKD.
"Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola, dan penyerapan uang daerah, 2 triwulan ke depan saya lihat seperti apa, kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi kan lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya, nanti akhir triwulan pertama menjelang triwulan ke dua, saya bisa hitung berapa uang yang bisa saya tambah untuk TKD," katan Purbaya.
BACA JUGA:Trade Expo Indonesia 2025 Melejit di Atas Target, Transaksi Tembus US$ 22,8 Miliar!
Ia juga menegaskan bahwa Presiden tidak akan menyetujui kenaikan dana jika tata kelola keuangan masih bermasalah.
"Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik, karena kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas, Presiden kurang suka rupanya, tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya nggak ada masalah kita naikkan. Jadi untuk bantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Menurutnya, ketika kepercayaan publik hilang, membangunnya kembali bukan hal yang mudah.
BACA JUGA:Anggaran Bansos Naik Jadi Rp 110 Triliun, Mensos: Ini Mungkin Terbesar dalam Sepanjang Sejarah