Subsidi LPG 3 Kg Salah Sasaran, Wakil Ketua MPR RI Minta Pemerintah Bertindak, Eddy Soeparno: Pentingnya Keseragaman Data

Sabtu 04-10-2025,14:16 WIB
Reporter : M. Rafa Nugraha
Editor : Aswan

POSTINGNEWS.ID - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya memiliki data terpadu dalam kebijakan subsidi energi. 

Ia menilai bahwa langkah ini krusial untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. 

Pernyataan tersebut disampaikannya merespons perbedaan data subsidi LPG 3 kg yang dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan tanggapan Menteri Bahlil yang menyebut data itu masih kurang akurat.

"Saya meyakini baik Menteri Keuangan maupun Menteri ESDM ingin agar subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu kami mendorong agar data penerima subsidi LPG maupun subsidi BBM terintegrasi dan menjadi acuan bersama. Dengan data acuan yang sama ini diharapkan tidak ada lagi subsidi salah sasaran," jelas Eddy, dilansir pada hari Jumat, 3 Oktober 2025.

BACA JUGA:Lowongan Kerja KAI Commuter 2025 Resmi Dibuka! Ini Cara Daftar & 8 Posisi Bergengsinya

Menurut Eddy, data yang seragam akan membuat kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, hingga lembaga lain yang berhubungan dengan distribusi subsidi, bisa bekerja menggunakan satu sumber acuan. 

Hal ini sekaligus menjadi solusi agar penyaluran subsidi tidak lagi menimbulkan polemik.

Ia juga menyinggung bahwa pada awal peluncurannya, LPG 3 kg memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pra-sejahtera. 

Namun dalam perkembangannya, gas bersubsidi tersebut justru ikut digunakan oleh kalangan menengah hingga pemilik usaha seperti kafe dan restoran. 

BACA JUGA: Puan Maharani Tegaskan DPR Fokus Awasi Isu Strategis, dari Transportasi Online hingga Judi Digital

Kondisi inilah yang disebut Eddy sebagai bentuk ketidaktepatan sasaran yang harus segera dibenahi bersama-sama sesuai instruksi Presiden Prabowo.

Selain itu, Eddy konsisten mendorong agar skema subsidi barang dapat dialihkan menjadi subsidi uang tunai langsung. 

Dengan mekanisme ini, masyarakat miskin akan menerima bantuan secara langsung tanpa harus bergantung pada harga barang di pasaran.

"Sejak awal masalah subsidi energi ini menjadi diskusi publik, saya sudah sampaikan bahwa lebih baik jika subsidi barang ini dialihkan menjadi subsidi uang yang diberikan langsung kepada penerima masyarakat miskin dan tidak mampu," sambungnya.

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tetap Jalan Meski Kasus Keracunan Meningkat

Kategori :