POSTINGNEWS.ID --- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah terus menuai sorotan. Setelah mencuatnya kasus keracunan massal yang melibatkan ribuan anak sekolah, DPR RI menegaskan kritik yang dilayangkan bukanlah bentuk politisasi, melainkan upaya menjalankan fungsi pengawasan demi keselamatan generasi muda.
Kritik DPR Bukan Politisasi
Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas, menyebut langkah DPR patut diapresiasi. Menurutnya, kritik yang diarahkan kepada pemerintah semata-mata untuk memastikan anak-anak tidak lagi menjadi korban.
“Jadi kritik ini demi anak-anak, demi manusia, dan demi kemanusiaan. Justru aneh kalau program yang memakan ribuan korban keracunan dianggap sebagai politisasi,” tegas Hairunnas, Senin (28/9/2025).
BACA JUGA:BGN Wajibkan Sertifikat Higienis untuk Dapur MBG, Buka 60 Ribu Lowongan Chef Lokal
Ia menambahkan, bila kritik terhadap kebijakan yang berpotensi mengancam keselamatan manusia dianggap politis, maka justru pihak yang menilainya seperti itu sudah abai terhadap nilai kemanusiaan.
Ribuan Anak Jadi Korban
Data terbaru dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat, hingga Jumat (26/9/2025) pukul 21.00 WIB, jumlah korban keracunan akibat MBG sudah mencapai 7.368 orang. Angka ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi mendalam.
BACA JUGA:BGN Akui Salah soal Kasus Keracunan Massal MBG, Janji Tanggung Biaya Korban dan Perketat SOP
Audiensi DPR dengan Masyarakat Sipil
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), CISDI, dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Dalam forum tersebut, beberapa pihak mendesak agar MBG dihentikan. Namun DPR menegaskan, kewenangan menghentikan program sepenuhnya ada di tangan pemerintah, bukan parlemen.
Fokus Kritik: Kebijakan, Bukan Personal
Hairunnas menekankan bahwa kritik DPR tidak pernah diarahkan kepada individu atau pejabat tertentu.
“Tidak satu pun statement dari DPR yang mengkritik personal, meminta pimpinan BGN mundur, dan sebagainya. Tidak ada. Tetapi yang dikritik adalah soal kebijakan yang salah,” ujarnya.
Salah satu hal paling disorot adalah minimnya dapur MBG yang memenuhi standar kesehatan.
“Misalnya, cuma 34 dari 8.583 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Data itu bahkan keluar dari Istana sendiri lewat KSP. Kalau hanya segitu yang punya SLHS, artinya hampir semua dapur MBG belum memenuhi standar higienis Kemenkes,” tambahnya.