POSTINGNEWS.ID --- Selandia Baru menegaskan tidak akan terburu-buru mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Winston Peters dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, di tengah memanasnya konflik Israel–Palestina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
“Dengan perang yang berkecamuk, Hamas tetap menjadi pemerintah de facto Gaza, dan belum ada kejelasan tentang langkah selanjutnya. Masih terlalu banyak pertanyaan tentang masa depan negara Palestina sehingga Selandia Baru tidak bijaksana untuk mengumumkan pengakuan saat ini,” ujar Peters.
BACA JUGA:Singapura Pertimbangkan Akui Palestina, Netanyahu Kian Terpojok di Dunia Internasional
Fokus Utama: Gencatan Senjata Lebih Penting
Menurut Peters, langkah mengakui Palestina di situasi sekarang justru berisiko memperlambat tercapainya gencatan senjata.
“Kami khawatir bahwa fokus pada pengakuan, dalam situasi saat ini, dapat mempersulit upaya untuk mengamankan gencatan senjata dengan mendorong Israel dan Hamas ke posisi yang lebih keras kepala,” tambahnya.
Dengan kata lain, Wellington lebih memilih pendekatan pragmatis: menahan diri soal status pengakuan negara, sambil mendorong tercapainya jeda kemanusiaan dan ruang dialog.
“Bukan Soal Apakah, Tapi Kapan”
Meski menunda, Perdana Menteri Christopher Luxon menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina bukanlah persoalan “apakah” akan diberikan, melainkan hanya soal waktu.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Selandia Baru tetap berkomitmen pada solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian permanen di Timur Tengah, hanya saja mereka menunggu momen yang lebih kondusif secara politik dan diplomatik.
BACA JUGA:Pidato Prabowo Soal Two State Palestina-Israel di PBB Bikin Puan Senang: Kami Bangga dengan Presiden
Berbeda Jalan dengan Mitra Tradisional
Sikap Selandia Baru ini membuat posisinya sedikit berbeda dari mitra tradisionalnya seperti Australia, Kanada, dan Inggris. Ketiga negara tersebut sudah lebih dahulu mengakui Palestina, sejalan dengan lebih dari 140 negara lain di dunia yang mendukung langkah serupa.
Dalam selebaran resmi, pemerintah Selandia Baru menegaskan bahwa keputusan mereka bukan bentuk penolakan, melainkan strategi menunggu waktu yang tepat agar pengakuan benar-benar berdampak positif pada proses perdamaian.
BACA JUGA:Pidato Prabowo Soal Two State Palestina-Israel di PBB Bikin Puan Senang: Kami Bangga dengan Presiden
Kritik dari Oposisi: Melemahkan Posisi NZ
Namun, kebijakan ini menuai kritik keras dari oposisi. Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Peeni Henare, menilai langkah pemerintah justru membuat Selandia Baru tampak lemah di panggung internasional.
“Tidak ada solusi dua negara atau perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara,” tegas Henare.