Selain itu, menurut Mabruri, sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah disampaikan dalam forum-forum konstitusional. Yakni melalui Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.
+++++
"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang.
Sehingga, sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional.
Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah, bukan berarti bersikap asal beda tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," urainya.
Mabruri berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.
"Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik. Termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," tegas Mabruri.
Sebelumnya, menyusul pernyataan Edy Mulyadi, tagar #BubarkanPKS pun ikut menggema dan trending topik di Twitter.
+++++
Ada banyak pengguna Twitter yang menggunakan tagar tersebut dengan tujuan mereka geram terhadap PKS.
Terlebih ada video yang menampilkan seorang wartawan senior bernama Edy Mulyadi yang menyerang Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.