JAKARTA, PostingNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lagi-lagi bikin manuver angka. Ia mengklaim berhasil mengatrol anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun, sehingga totalnya tembus Rp692 triliun.
Menurutnya, tambahan kue anggaran buat daerah itu bukan sekadar angka di atas kertas, tapi kunci untuk meredam gejolak sosial-politik di akar rumput.
“Rp43 triliun untuk daerah, itu sesuai dengan pemasukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” kata Purbaya di DPR, Kamis, 18 September 2025.
Menariknya, meski ada tambahan, total TKD sebenarnya turun dibanding tahun lalu. Purbaya buru-buru memberi pembelaan dengan menyebut Rp1.300 triliun belanja pusat tetap akan digelontorkan ke daerah, sehingga efek ekonominya tak akan menyusut.
BACA JUGA:Kronologi Aneh Hilangnya Bima Permana Usai Kerusuhan Agustus, Mirip Skenario Film
Bahkan ia menegaskan siap “memaksa” daerah agar tak malas membelanjakan dana itu. “Manfaat APBN ke daerah enggak berkurang. Apalagi, nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah,” ujarnya.
Tambahan ini sejalan dengan pernyataan Ketua Banggar DPR Said Abdullah yang menyebut TKD naik dari Rp650 triliun dalam RAPBN 2026 jadi Rp692,99 triliun. Said menilai langkah ini respons atas desakan komisi-komisi DPR yang ribut soal dana daerah.
Belanja kementerian/lembaga juga ikutan naik Rp12,3 triliun, plus tambahan Rp900 miliar di pos non-K/L. Hasil akhirnya: total usulan belanja negara 2026 membengkak Rp56,2 triliun menjadi Rp2.842,7 triliun.
Manuver ini sekaligus jawaban atas keresahan sejumlah daerah yang nekat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gara-gara kantong fiskalnya menipis.
BACA JUGA:Fadli Zon Sebut Tak Pernah Ada Pemerkosaan Mei 98, Para Penyintas Bawa Bukti Luka ke PTUN
“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggaranya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu,” kata Purbaya di Hotel Bidakara sepekan sebelumnya.
Sebagai catatan, draf awal RAPBN 2026 sempat bikin daerah megap-megap karena alokasi TKD anjlok 29,3 persen, dari Rp919,9 triliun di 2025 jadi Rp650 triliun. Purbaya pun mengisyaratkan akan ada sedikit “keringanan” lagi ke depan.
“Saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI), dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” katanya.