Dana hasil tindak pidana itu diduga dialirkan untuk menutupi kebutuhan nonbujeter di lingkungan internal Bank BJB.
Di sisi lain, Ridwan Kamil dengan tegas menolak tudingan bahwa dirinya terlibat atau mengetahui praktik korupsi yang terjadi di Bank BJB.
Ia menekankan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dirinya hanya memiliki peran ex-officio dan menerima laporan terkait aktivitas BUMD dari pihak biro maupun komisaris yang mewakili pemerintah daerah.
"Saat menjabat sebagai gubernur, saya juga memiliki fungsi ex-officio. Dan untuk urusan BUMD, biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan Gubernur," kata Ridwan Kamil, dikutip pada hari, Jumat 12 September 2025.
RK juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendapat informasi ataupun laporan mengenai adanya praktik melanggar hukum yang kini tengah diselidiki oleh KPK.
Ia menilai bahwa seluruh persoalan yang muncul di tubuh Bank BJB berada di luar pengetahuannya.
"Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini," paparnya.
Dengan pernyataan tersebut, RK menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi.