BACA JUGA:Rp41 Miliar Tunjangan DPRD NTT, Pengamat: Buah Perselingkuhan Eksekutif-Legislatif
Ia menegaskan, bila ada indikasi pihak luar yang mencoba melakukan kekerasan atau membakar fasilitas publik, maka warga setempat punya kewajiban menjaga. Menurutnya, gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik adalah milik rakyat karena dibiayai oleh uang rakyat.
“Tidak ada alasan untuk bakar-bakar, tidak ada perjuangan demokrasi dengan membakar lembaga-lembaga demokrasi, gedung-gedung demokrasi yang dibangun dengan uang rakyat. Gedung-gedung DPR itu dibangun dengan uang rakyat yang setengah mati kita kumpulkan,” katanya.