Tegas! PKS Tolak Rencana Pemerintah Memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, Salim Segaf Al Jufri Beberkan Alasan ini||PKS
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Terlebih calon Ibu Kota Negara yang dijanjikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ternyata akan didukung penuh. Sebanyak 50,3 persen APBN diperuntukkan pembangunan IKN.
Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf al Jufri menilai Proyek-proyek mercusuar beresiko mengorbankan rakyat. Ia membeberkan beberapa alasan PKS menolak Ibu Kota Negara baru.
"Sejarah Republik Indonesia menunjukkan: proyek-proyek mercusuar beresiko mengorbankan kesejahteraan rakyat," ujar Salim Segaf, Minggu 16 Januari 2022.
BACA JUGA:Pasca 6 Desa di Kabupaten Madiun Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah Mengalami Kerusakan Parah
"Mengapa kita tidak belajar dari sejarah, bahwa legacy utama pemimpin: kesejahteraan dan keamanan rakyat? Bukan bangunan fisik yang jadi beban generasi mendatang," ungkap Salim Segaf.
+++++
Salim Segaf juga mengunggah gambar tentang alasan PKS menolak IKN.
Sebagai informasi, pemerintah merencanakan pemindahan IKN karena Jakarta tidak lagi memiliki daya dukung untuk mengatasi penduduk, polusi, keterbatasan air bersih, dan kemacetan lalu lintas. Kenyatannya, calon IKN baru juga mempunyai masalah yang sama.
Pemerataan pembangunan juga dijadikan alasan pemindahan IKN. Ternyata, berdasarkan simulasi Computable General Equlibrium (Model CG3) INDEF, pemindahan IKN berdampak sangat kecil pada peningkatan gross domestic bruto (GDP), baik jangka panjang dan pendek.
Bersama Salim, PKS tegas menolak pembangunan dan pemindahan IKN. PKS mendesak pemerintah untu menghentikan karena indikator ketahanan utang Indonesia sudah melampaui batas dan dapat merusak lingkungan.