JAKARTA, PostingNews.id – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memilih bicara sehemat mungkin saat ditanya soal tuntutan Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia hanya menegaskan pemerintah telah menerima aspirasi yang berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
“Sudah diterima. Saya yang terima sama menteri (sekretaris negara),” kata Juri ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu, 6 September 2025.
Meski menjanjikan tindak lanjut, Juri menolak menjawab soal waktu realisasi. “Jangan tanya kapan, sudah. Kemarin sudah dijelaskan,” ucapnya.
Gerakan 17+8 pada awalnya hanya diskursus yang berkembang di media sosial. Namun, sejak demonstrasi memuncak pada 28 Agustus 2025, daftar tuntutan itu berubah menjadi tekanan politik nyata.
Pemerintah dan DPR diberi batas waktu tegas: 17 poin jangka pendek harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025, sementara 8 poin jangka panjang diberi tenggat satu tahun.
BACA JUGA:Satgas PHK Siap Meluncur, Lembaga Setingkat Kementerian yang Bakal Atasi Tsunami Pemutusan Kerja
Beberapa tuntutan yang paling mendesak di antaranya:
- Membentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan serta seluruh korban kekerasan aparat pada 28–30 Agustus.
- Membebaskan demonstran yang ditahan.
- Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
Sehari sebelum batas waktu, Jumat 5 September, Istana mengundang belasan organisasi mahasiswa. Pertemuan itu dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Dalam forum tersebut, Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang menekankan agar pemerintah memenuhi seluruh butir Gerakan 17+8. Selain menyuarakan keadilan bagi korban kekerasan dan supremasi sipil, Kaleb menyinggung isu yang langsung menyentuh DPR:
- Pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan.
- Pembatalan fasilitas baru, termasuk tunjangan pensiun.
Kaleb juga menolak keras praktik militerisme dalam pemerintahan. “Seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak,” ujar dia.
Secara formal, pemerintah sudah mengakui menerima daftar tuntutan rakyat. Namun, pernyataan Juri Ardiantoro justru memperlihatkan bahwa kepastian realisasi masih belum ada.
BACA JUGA:Polri Klaim Tak Antikritik, Tapi Masih Terlalu Ngawang Jawab Tuntutan 17+8
Deadline sudah lewat, suara publik semakin keras, sementara jawaban pemerintah berhenti pada “sudah diterima” tanpa penjelasan kalender yang jelas.
DPR Bergerak di Bawah Bayang-Bayang Ultimatum 17+8
Menjelang jatuh tempo ultimatum Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, pimpinan DPR sebelumnya sudah menampakkan hasil ke publik. Kemarin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berdiri bersama dua koleganya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, menyampaikan hasil rapat konsultasi yang baru saja digelar sehari sebelumnya.