JAKARTA, PostingNews.id — Setelah mendapat tenggat ultimatum 17+8 dari rakyat yang jatuh tempo hari ini, para pimpinan DPR akhirnya buka suara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampil bersama dua koleganya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, menyampaikan hasil rapat konsultasi yang digelar sehari sebelumnya.
Rapat itu dikomandoi langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani yang kali ini tak hanya mengatur palu sidang, tapi juga mengatur rem tunjangan.
Hasil rapatnya DPR sepakat untuk:
- Menghapus tunjangan perumahan anggota DPR
- Memoratorium kunjungan luar negeri kecuali diundang negara lain secara resmi
- Memangkas beberapa fasilitas dan tunjangan, meski tak disebut apakah termasuk WiFi supercepat dan kursi empuk di ruang rapat.
Ini jawaban terhadap tiga poin utama dari total 17+8 Tuntutan Rakyat yang diserahkan oleh aliansi Indonesia Berbenah (nama yang terdengar seperti startup reformasi), di antaranya Abigail Limuria, Jerome Polin, Andovi dan Jovial da Lopez, hingga Fathia Izzati dan Afu (Andhyta F. Utami).
BACA JUGA:Dasco: DPR Akan Direformasi Oleh ‘Keluarga Sendiri’
Mereka tidak membawa dokumen berisi tiga tugas utama:
- Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, termasuk fasilitas pensiun yang terlalu dini untuk dibicarakan.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR, agar rakyat tahu apakah uang pajaknya benar-benar untuk kerja legislasi, bukan libur legislasi.
- Dorong Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) dan KPK memeriksa anggota dewan yang gemar bikin gaduh atau terlibat kasus hukum.
Sebagai bentuk komitmen, DPR akhirnya mengumumkan total take home pay (THP) terbaru setelah tunjangan rumah dihapus dan beberapa tunjangan lainnya dirampingkan. Tidak disebut berapa angkanya.
Lebih lanjut, Dasco berjanji bahwa transparansi akan menjadi norma baru, bukan hanya jargon di rapat paripurna. MKD pun, katanya, sudah minta Mahkamah Partai memproses anggota yang telah dinonaktifkan, meski sampai saat ini, belum jelas apakah proses itu pakai jalur cepat atau jalur khusus toleransi.
Berikut ini pernyataan lengkap pimpinan DPR menjawab tuntutan rakyat:
Assalamualaikum Wr Wb. Selamat malam kepada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025.
Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Dua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan: a. daya listrik, b. jasa telepon, c. biaya komunikasi intensif, d. biaya tunjangan transportasi.
Empat, anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
Lima, pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR Rl yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.