POSTINGNEWS.ID --- Setelah drama amnesti Hasto Kristiyanto yang memicu gosip politik transaksional, PDIP justru melangkah di jalur yang tak banyak diprediksi dengan menjadi partai penyeimbang. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat menutup Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Dengan posisi tersebut, PDIP akan memberikan dukungan terhadap program-program positif dari pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi tak segan mengkritik jika ada kebijakan yang dinilai melenceng dari nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan.
Sikap ini sekaligus membantah spekulasi bahwa PDIP akan bergabung ke kabinet Prabowo, terutama setelah Presiden mengeluarkan amnesti untuk Hasto, yang membebaskannya dari hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR terkait Harun Masiku.
Pemerintah sendiri tidak mempermasalahkan keputusan itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai posisi penyeimbang tetap bermanfaat bagi demokrasi.
BACA JUGA:Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah Digelar Setahun Sekali, Ini Daftar Pemeriksaannya
“Mendukung, kan, tidak selalu harus bergabung ke dalam pemerintah. Apa yang disampaikan Ibu Megawati dalam kongres PDIP itu juga sesuatu yang baik. Memang pemerintah juga butuh checks and balances, butuh masukan, enggak ada masalah,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2025.
Prasetyo juga menegaskan hingga kini belum ada pembicaraan mengenai peluang PDIP masuk kabinet. “Belum ada pembicaraan,” ujarnya.
Spekulasi politik makin panas setelah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto pertemuannya di Bali dengan Megawati, putra-putrinya yang juga pengurus teras PDIP—Prananda Prabowo dan Puan Maharani—serta Prasetyo.
Pertemuan itu berlangsung pada Kamis akhir Juli malam, sehari sebelum DPR mengumumkan persetujuan amnesti bagi Hasto. Dasco membantah tudingan ada barter politik.
BACA JUGA:Jadwal Pencairan Bantuan Guru Honorer Akhirnya Diumumkan, Langsung Masuk Rekening
“Kalau politik dagang sapi, saya rasa tidak ada. Idul Adha sudah lewat,” ujarnya.
Ia menambahkan, jauh sebelum kongres, Megawati sudah menyampaikan bahwa PDIP akan mendukung program-program baik dari pemerintahan Prabowo dan memberi masukan atas kebijakan yang belum tepat.
“Masukan bagi pemerintah bukan hanya dari PDI-P, melainkan juga dari partai-partai koalisi,” ucapnya.
Dengan deklarasi sebagai penyeimbang, PDIP membuka ruang bagi hubungan yang cair dengan pemerintahan Prabowo tanpa harus masuk dalam struktur kekuasaan. Namun, di mata publik, sikap ini tetap akan dibaca sebagai bagian dari peta besar rekonsiliasi politik pasca amnesti Hasto—sebuah strategi yang masih menyisakan banyak tanda tanya untuk babak politik berikutnya.
BACA JUGA:Waspada! 5 Shio ini Diprediksi 'Paling Sial' Selama Agustus 2025, Cek Juga Tips Menaganinya