Ibarat menghapus duri dalam daging, Prabowo menghilangkan ganjalan yang sensitif bagi kubu lawan demi membuka jalan rekonsiliasi politik yang lebih luas.
Sinyal rekonsiliasi itu terlihat jelas segera setelah keputusan abolisi/amnesti disetujui. Malam usai rapat DPR menyepakati abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (politisi Gerindra sekaligus tangan kanan Prabowo) terbang menemui Megawati Soekarnoputri yang saat itu berada di Bali.
BACA JUGA:Cara Alami Melebatkan Rambut dan Perawatannya
Dasco bahkan mengunggah foto pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP tersebut di media sosial, lengkap bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta dua putra-putri Megawati (Puan Maharani dan Prananda Prabowo).
“Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan,“ tulis Dasco pada keterangan foto yang diunggah Kamis tengah malam.
Pertemuan empat mata Gerindra-PDIP di sela acara internal PDIP itu sontak ditafsirkan sebagai penegasan adanya kesepahaman politik di balik pengampunan Hasto dan Tom. Benar saja, tak lama sebelum pengumuman amnesti Hasto, Megawati diketahui memberikan arahan kepada kader PDIP di forum Bimbingan Teknis partai di Nusa Dua, Bali, agar mendukung pemerintahan Presiden Subianto ke depan.
Arahan ini disampaikan Megawati melalui Deddy Y. Sitorus, salah satu Ketua DPP PDIP, yang mengutip pesan Megawati agar partai solid dan “kita dukung pemerintah” demi menjaga negara-bangsa. Instruksi terang-terangan dari Megawati untuk merapat ke pemerintahan lawan yang baru dilantik jelas merupakan sinyal rekonsiliasi politik tingkat tinggi.
BACA JUGA:Genre Musik Ini Diklaim Tingkatkan Produktivitas, Ada Penelitiannya Lho!
Bagi Prabowo, restu Megawati dan PDIP berarti dukungan dari partai pemenang pemilu sebelumnya—sebuah lompatan besar menuju konsolidasi kekuasaan yang lebih mantap.
Menariknya, kubu PDIP sendiri buru-buru membantah anggapan adanya “transaksi politik” di balik pertemuan Megawati dan Dasco. Politisi senior PDIP Said Abdullah menegaskan pertemuan tersebut murni silaturahmi dan tidak ada kesepakatan transaksional terkait amnesti Hasto.
“Enggak ada transaksional sama sekali, sudahlah… amnesti bukan karena adanya pertemuan Dasco dengan Megawati,” ujarnya di sela Kongres ke-6 PDIP di Bali, seraya menolak isu seolah PDIP menjual dukungan dengan barter kasus.
Said juga mengingatkan PDIP dan Megawati tidak berkarakter melakukan politik dagang semacam itu. Kendati demikian, bantahan PDIP tersebut bagi sebagian kalangan justru mempertegas bahwa ada kepentingan politik besar yang dipertaruhkan. Apalagi faktanya Hasto kini bebas dan PDIP memperoleh “angin” untuk merapat ke lingkar kekuasaan, sesuatu yang hampir pasti akan memengaruhi peta politik nasional ke depan.
Implikasi terhadap Dinamika Elite Politik Nasional
Pemberian abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristiyanto langsung mengubah lanskap politik pasca-pemilu. Dinamika elite nasional memasuki fase rekonsiliasi dan konsolidasi kekuasaan yang jarang terjadi dalam waktu secepat ini usai kontestasi. Dengan bergabung atau setidaknya bekerjanya PDIP mendukung pemerintahan Prabowo, praktis hampir tidak ada oposisi berarti di parlemen.
Partai terbesar yang semula diperkirakan menjadi tulang punggung oposisi kini justru mengisyaratkan akan menjaga kerukunan dengan pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, memuji langkah Prabowo tersebut sebagai upaya menjaga kerukunan nasional dan stabilitas politik pasca-pemilu.
Hal senada diungkapkan politisi koalisi lainnya. Partai Demokrat melalui Sekjen Herman Khaeron menilai abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto menunjukkan Prabowo mengedepankan kepentingan yang lebih besar di atas perbedaan politik sempit. Dari kacamata para pendukung pemerintah, Prabowo tampil bak negarawan yang merangkul rival demi persatuan bangsa.