Atasi Melonjaknya Harga Kebutuhan Pokok Jelang Akhir 2021, Pengamat memberikan solusi efektif buat masyarakat, pemerintah harus pertimbangkan ini|Ilustrasi Instagram
"Jelang akhir tahun 2021, harga kebutuhan pokok atau sembako meningkat drastis. Masyarakat pun mengeluh, lantaran lonjakan harga terbilang sangat tinggi. Bansos diharapkan bisa jadi solusi."
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok yang mencapai 10 persen. Mulai dari telur, minyak goreng hingga cabai akibat cuaca dan tingginya permintaan jelang akhir tahun 2021.
Harga cabai naik mencapai Rp 110 ribu/ Kg, harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur juga mengalami kenaikan. Kenaikan bisa mencapai Rp 10 ribu dalam sepekan. Dari harga awal Rp 20 ribu/Kg, telur kini harganya mencapai Rp 30 ribu/Kg.
Hal tersebut sontak membuat para emak-emak kian pusing, pasalnya telur sendiri sering dijadikan menu pokok peneman nasi.
"Ya kagetlah, minggu kemarin harganya masih Rp 20 ribu, ko sekarang sudah Rp 30 ribu. Naiknya tinggi banget," kata Reni, seorang IRT di Rangkasbitung, Rabu (29/12/2021).
BACA JUGA:Astaga! Kepala Pria Ini Nyangkut Tak Bisa Keluar dari Eskalator, Bikin Pengunjung Mal Langsung Panik
Reni mengaku keberatan dengan kenaikan harga telur yang dinilai sudah kemahalan itu. Menurutnya, Pemerintah sendiri harus segera melakukan upaya guna menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran.
+++++
"Harga Rp 25 ribu saja udah kemahalan, apalagi itu Rp 30 ribu. Engap kita. Kita pengennya harga kembali normal di Rp 20 ribuan per kilonya," ujarnya.
Di samping itu, pengamat ekonomi justru bersikap tenang, kenaikan harga masih bisa teratasi dengan adanya bansos.
Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai sebenarnya kenaikan harga sembako bisa diimbangi dengan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang baik.
Hal ini guna membantu masyarakat berpendapatan bawah. Walaupun menurutnya Kementerian Sosial masih memiliki masalah dasar di antaranya adalah data penerima bansos atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sepenuhnya valid dan keberadaan mitra penyaluran bansos tidak merata.