Dia juga menyatakan bahwa penundaan status DIS tersebut menyebabkan hak dan aset Keraton Solo tidak diberikan.
"Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa Daerah Istimewa Surakarta ditangguhkan tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya. Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah," ujarnya.
Dany melanjutkan, beliau meminta kepada pemerintah agar menanggapi kritik dari KGPAA Hamengkunegoro dengan cermat.
BACA JUGA:Kemensos Ungkap 2 Jenis Bansos yang Tidak Berhenti Disalurkan Selama Ramadan 2025, Yuk Bersiap!
Menurutnya, kritik dari putra mahkota tersebut dapat menjadi teguran keras bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pemerintahan negara.
"Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas."
"Seorang putra mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar," jelasnya.