Dari hasil geo-tagging, terdapat 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.
Hasil dari pengecekan data tersebut, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
+++++
Risma menyatakan, data penerima bantuan terdapat dua jenis yaitu primer dan sekunder, di mana data sekunder yang memiliki Kementerian Sosial.
“Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” tegas Risma.
Dalam kesempatan sesi pemadanan data, Risma juga menyoroti adanya bantuan yang belum terdistribusi.
Di Kabupaten Majalengka, misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi pada periode Juli-Oktober.
Di Kabupaten Majalengka pula, pada periode Juli-Agustus terdapat 4.784 KKS.
Risma menyatakan, pola sama hampir semua daerah, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Risma meminta Pemkab Majalengka memastikan penerima manfaat menerima bantuan minggu ini.
“Saya minta minggu ini clear. Penyaluran bantuan dipusatkan di kecamatan dalam waktu 3 hari. Lansia yang tidak bisa jalan atau yang sakit itu saya minta diantar,” ujar Risma.
Risma meminta pembayaran bantuan dilakukan secara sekaligus dan dengan uang cash.
“Ini sudah bulan November. Tidak ada waktu lagi bila dibayarkan dengan komoditas. Jadi bayar cash. Asal ada KK dan KTP itu sudah cukup,” pungkas Risma.