Selain memahami peraturan perundang-undangan, penting untuk mengetahui badan pengatur mana yang mengatur praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta dinas ketenagakerjaan daerah, memainkan peran penting dalam mengawasi kepatuhan.
Badan-badan ini bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang ketenagakerjaan dan menengahi perselisihan antara pengusaha dan pekerja.
Perusahaan juga harus mendaftar ke lembaga pemerintah setempat dan mendapatkan nomor identifikasi pajak yang diperlukan serta izin untuk beroperasi secara legal di negara tersebut.
Memahami peran badan pengatur ini dapat membantu dunia usaha merancang kebijakan yang sepenuhnya selaras dengan persyaratan hukum, sehingga mengurangi risiko perselisihan dan denda.
Tantangan dan Resiko Saat Mempekerjakan di Indonesia
Sengketa Hukum Umum
Saat merekrut pekerja di Indonesia, perusahaan mungkin menghadapi beberapa jenis perselisihan hukum, mulai dari tuntutan lembur yang tidak dibayar hingga perselisihan mengenai praktik pemutusan hubungan kerja.
Salah satu perselisihan yang paling umum terjadi adalah ketidaksepakatan mengenai persyaratan kontrak, terutama ketika kontrak tidak didefinisikan dengan jelas. Permasalahan seperti deskripsi pekerjaan yang tidak jelas, struktur kompensasi yang tidak jelas, atau masa percobaan yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan, pada akhirnya, tantangan hukum.
Sumber konflik lain yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian dalam penerapan tunjangan menurut undang-undang. Misalnya, jika sebuah perusahaan gagal memberikan asuransi kesehatan atau tunjangan pensiun yang diwajibkan, karyawan dapat mencari jalan hukum, yang dapat mengakibatkan litigasi yang memakan banyak biaya dan kerusakan reputasi.
Masalah Kesalahan Klasifikasi
Kesalahan klasifikasi merupakan risiko yang signifikan ketika merekrut pekerja di Indonesia. Perbedaan antara karyawan dan kontraktor independen sudah ditetapkan secara hukum, dan kesalahan klasifikasi pekerja dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Karyawan berhak atas berbagai tunjangan dan perlindungan berdasarkan hukum, sedangkan kontraktor independen beroperasi berdasarkan ketentuan perjanjian layanan. Kesalahan klasifikasi dapat mengakibatkan kewajiban pembayaran kembali, denda karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, dan denda jaminan sosial. Perusahaan harus menetapkan kriteria perekrutan yang jelas untuk memastikan bahwa pekerja telah diklasifikasikan dengan benar sejak awal.
BACA JUGA:Klaim Saldo DANA Kaget Berhadiah Rp247.000, GRATIS Link Disini!
Strategi Menghindari Sengketa Hukum
Pembentukan Badan Hukum Lokal
Salah satu cara paling efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan Indonesia adalah dengan mendirikan badan hukum lokal. Dengan mendaftarkan perusahaan secara lokal, dunia usaha mendapatkan akses terhadap pedoman yang jelas dan dukungan dari otoritas regional, sehingga memastikan bahwa praktik ketenagakerjaan sepenuhnya selaras dengan peraturan setempat. Mendirikan entitas lokal menunjukkan komitmen perusahaan untuk mematuhi kerangka hukum dan mengurangi risiko perselisihan yang timbul akibat ketidakpatuhan.
Memanfaatkan Employer of Record (EOR)
Bagi perusahaan yang ingin berekspansi ke Indonesia tanpa perlu repot mendirikan entitas lokal, bermitra dengan Employer of Record (EOR) adalah pilihan yang menarik. EOR bertindak sebagai pemberi kerja resmi, menangani semua tanggung jawab administratif dan hukum terkait perekrutan. Hal ini mencakup proses penggajian, administrasi tunjangan, kepatuhan pajak, dan memastikan bahwa semua praktik ketenagakerjaan memenuhi standar lokal. Memanfaatkan EOR tidak hanya menyederhanakan proses perekrutan namun juga memberikan lapisan perlindungan terhadap potensi perselisihan hukum.
Menerapkan Praktik SDM Terbaik
Menerapkan praktik sumber daya manusia yang kuat sangat penting dalam mencegah perselisihan hukum. Komunikasi yang jelas mengenai tanggung jawab pekerjaan, rincian kompensasi, dan kebijakan perusahaan membantu menciptakan lingkungan kerja yang transparan. Sesi pelatihan reguler untuk staf dan manajemen SDM mengenai kepatuhan hukum, kepekaan budaya, dan penyelesaian perselisihan juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman.
Praktik terbaik meliputi:
1. Dokumentasi Menyeluruh: Menyimpan catatan komprehensif tentang semua perjanjian kerja, perubahan peran pekerjaan, dan evaluasi kinerja.
2. Tinjauan Kebijakan Reguler: Perbarui buku pegangan karyawan dan kebijakan perusahaan secara berkala untuk mencerminkan perubahan apa pun dalam undang-undang ketenagakerjaan setempat.