JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Faisal Basri, pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), kembali mengkritik pemerintah terkait program hilirisasi nikel.
Faisal menilai larangan ekspor bijih nikel tidak akan menguntungkan negara.
Ia bahkan mengajak Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto, untuk berdebat pada 17 Agustus 2023, tepat di hari kemerdekaan.
"Ini sesuatu yang harus kita koreksi pada ulang tahun kemerdekaan," ujar Faisal, Selasa (15/8) kemarin.
Faisal mengatakan larangan ekspor nikel hanya akan mendorong penggunaan bahan pengganti nikel dalam baterai kendaraan listrik.
Baterai berjenis sodium-ion saat ini sudah banyak digunakan sebagai alternatif nikel.
Faisal juga mengatakan bahwa saat ini produsen terbesar baterai sodium-ion berada di Cina.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga sempat menjadi sasaran kritik Faisal.
"Saya sudah ketemu Pak Luhut dan bilang saya tidak setuju," ungkap Faisal.
Menurut Faisal, peningkatan produksi bijih nikel di dalam negeri akan menghabiskan cadangan nikel domestik dan mengurangi daya saing baterai listrik lokal.
Selain itu, manfaat ekonomi dari program hilirisasi nikel juga diragukan.
Sebagian besar nilai ekspor nikel itu, kata Faisal, juga hanya akan dinikmati Cina.
Tidak lupa Faisal juga menyoroti kasus pekerja asing khususnya dari Cina, yang menurutnya sering melabrak aturan hukum ketenagakerjaan.
Tenaga kerja asing yang dimaksud bahkan dipekerjakan dalam jenis pekerjaan dengan kualifikasi rendah seperti tukang kebun dan satpam.
Kategori :