Anak Buah Luhut Klaim IMF Telah Minta Maaf ke Pemerintah RI Soal Polemik Hilirisasi

Minggu 13-08-2023,18:54 WIB
Reporter : Maulana Ali Firdaus
Editor : Deden Rinaldi

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - International Monetary Fund (IMF) meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia atas laporan terbaru yang mengusulkan agar Indonesia menghapus pembatasan ekspor mineral untuk mendukung hilirisasi.
 
Permintaan maaf ini diungkapkan dalam pertemuan pada 9 Agustus 2023, di mana Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, secara langsung memohon maaf kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
 
Kedua belah pihak memiliki hubungan dekat sejak tahun 2018 dan terbuka dalam berbicara mengenai masalah tersebut.
 
"Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut," ungkap Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto, Minggu (13/8).
 
Dalam permintaan maafnya, Kristalina juga mengapresiasi program hilirisasi nikel yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan stabilitas makro negara.
 
BACA JUGA: Hasil Survei Anies Selalu Paling Bontot, PKS: Cawapres Belum Fix
 
Sebelumnya, IMF dalam Dokumen Konsultasi Staf-nya merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk secara bertahap menghapus pembatasan ekspor komoditas mineral, termasuk larangan ekspor bijih nikel ke komoditas lainnya.
 
Namun, pemerintah Indonesia melihat potensi dalam program hilirisasi ini, termasuk pengembangan manufaktur baterai untuk kendaraan listrik.
 
Meskipun demikian, IMF menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan biaya dari program hilirisasi ini, serta dampaknya terhadap negara lain.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah tetap konsisten dengan program hilirisasi ini.
 
"Supaya nilai tambah  (dari hilirisasi bisa) dinikmati di dalam negeri," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
 
BACA JUGA: Kata Gerindra Usai Yenny Wahid Tegaskan Tak Mau Dukung Prabowo Karena Hal ini...
 
Meskipun IMF memberikan pandangan dan rekomendasi terkait pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kritik juga muncul dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
 
Dia menyatakan bahwa IMF menerapkan standar ganda dalam mengkaji kebijakan larangan ekspor komoditas yang diterapkan pemerintah.
 
"IMF melakukan standar ganda," kata Bahlil beberapa bulan lalu.
Kategori :